Manokwari (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Papua Barat akan menertibkan absensi elektronik aparatur sipil negara (ASN) setelah beberapa waktu lalu dibobol seorang oknum pegawai di daerah tersebut.
“Kalau masih bisa diperbaiki, segera perbaiki. Kalau memang tidak bisa beli alat yang baru. Ini pertama dan terakhir, tahun depan dan seterusnya jangan sampai terulang,” kata Sekda Papua Barat, Nataniel Mandacan di Manokwari, Senin.
Ia mengutarakan, tahun 2020 absensi akan diperketat. Pembayaran tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) pegawai tidak hanya mengacu pada kehadiran.
“Mulai tahun depan akan berlaku, kinerja juga akan dihitung. Hadir saja tidak cukup, kalau kinerjanya kosong berarti akan berlaku pemotongan,” kata Nataniel lagi.
Sekda cukup geram dengan aksi pembobolan fingerprint oleh oknum pegawai tersebut. Aksinya berpotensi menimbulkan kerugian negara. Beruntung aksinya cepat diketahui pada saat awal bulan.
“Kalau dia manipulasi absensinya sendiri masih mending, ini banyak orang. Baru awal bulan tapi absen sudah penuh sampai tanggal 30,” ujarnya lagi.
Ketua Majelis Kode Etik ASN Pemprov Papua Barat ini pun berjanji akan menyeret yang bersangkutan ke sidang disiplin. Sanksi tegas akan diberikan kepada ASN tersebut.
“Pelaku pintar, skill bagus tapi tidak bijak karena memanfaatkan kepandaiannya untuk kejahatan. Kita akan beri sanksi tegas, akan kita bawa ke sidang kode etik secepatnya,” sebut Sekda lagi.
