Beranda Rakyat – Kita mengenal eksekutif, legislatif dan yudikatif sebagai lembaga yang disebut TRIAS POLITICA.
Konsep teori ini bertujuan memisahkan kekuasaan dalam negara agar tidak terkonsentrasi di satu pihak.
Seiring waktu, muncul pula istilah baru: TRItAS POLITICA.
Jika Trias Politica berbicara soal teori pembagian kekuasaan, TRItAS POLITICA justru membahas teori tentang cara merebut kekuasaan.
Fenomena TRItAS POLITICA ini muncul 5 tahun sekali. Yup, setiap pesta politik pemilu, entah itu calon DPRD, DPR-RI, DPD, kepala daerah, hingga calon presiden, wajib hukumnya punya TRItAS POLITICA.
Anda ingin menang, Anda harus memiliki tingkat popularitas tinggi, elektabilitas tinggi — dan — yang paling penting — isi tas atau duit.
Bahkan, isi tas mungkin merupakan unsur paling penting dalam upaya merebut kekuasaan. Itu tak lepas karena biaya politik di negara kita tercinta memang tinggi.
Hal lainnya, mindset kita, baik itu pemilih maupun yang dipilih, masih terkungkung dalam pola pragmatisme.
Terkadang masyarakat dalam menilai calon pemimpinnya lebih dulu menanyakan “berapa uangnya?”
Dari pantauan di lapangan, para kontestan di Pemilu 2024 ini sudah mulai mendata target pemilih. Data itu untuk mengukur berapa ‘isi tas’ yang harus dikeluarkan.
Strategi isi tas relatif bisa menutupi rendahnya popularitas dan elektabilitas.
Fenomena ini tak urung jadi nestapa bagi politisi yang notabene memiliki kemampuan SDM, namun labil dalam pondasi ekonomi.
Jadi, sampai kapan unsur isi tas nyantol dalam fenomena TRItAS POLITICA?
Bisakah kita sepakat jika TRItAS POLITICA berupa popularitas, elektabilitas, dan KAPASITAS?
Catatan Redaksi