MAMUJU – Sekretaris Komisi IV DPRD Sulbar, Muh. Hatta Kainang menyayangkan sikap Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang tidak mengalokasikan dana beasiswa di kampus yang ada di provinsi tersebut.
Padahal, BPDPKS baru saja melakukan kesepakatan dengan 23 kampus dan lembaga pendidikan di 10 provinsi di Indonesia.
Hatta merasa heran, tidak satu pun kampus dari Sulbar yang menerima program itu.
“Ini miris sebagai daerah penghasil sawit di Indonesia dan sudah memiliki banyak kampus, harusnya BPDPKS mengandeng juga kampus-kampus di Sulbar untuk mendapatkan program beasiswa, kita adalah daerah penyumbang terbanyak juga ekspor CPO,” tegas Hatta Kainang, Minggu, 25 Agustus 2024.
Pihaknya bakal bersurat ke BPDPKS agar merevisi daftar kampus penerima beasiswa.
“Komisi 4 DPRD Sulbar yang membidangi soal pendidikan akan mengajukan surat melalui pimpinan DPRD untuk meminta BPDPKS merevisi kampus-kampus dengan mengandeng kampus-kampus atau universitas atau sekolah tinggi di Sulbar termasuk Kementrian Ekonomi, Mentri Pertanian dan DPR RI,” sambung dia.
Sebelumnya BPDPKS melakukan kesepakatan kerja sama dengan 23 kampus di 10 provinsi dalam rangka peningkatan SDM.
Program tersebut mengakomodir 3 ribu mahasiswa dengan anggaran mencapai sekira Rp 498 miliar.
Adapun item yang dibiayai, di antaranya biaya pendidikan, biaya hidup, biaya buku, biaya sertifikasi dan biaya transportasi.
Menurut Hatta Kainang, program tersebut harusnya juga bisa menjadi manfaat bagi mahasiswa di Sulbar.