MAMUJU – Proyek irigasi di Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, hingga saat ini tak kunjung dinikmati masyarakat.
Proyek tersebut mulai dikerja pada awal 2010. Sejak itu, pemerintah pun rutin menggelontorkan anggaran yang tak sedikit.
Tahun 2021 lalu, Kementerian PUPR melalui Satuan Kerja Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu, mengalokasikan anggaran sebesar Rp 27,98 miliar.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek Irigasi Tommo, Agus Kallo, bahkan menarget pekerjaan itu akan tuntas di tahun tersebut.
Hal sama juga diungkapkan Kepala Satker PJPA Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu, Arnol, kala itu.
“Irigasi Tommo seharusnya tuntas pada 2020 lalu. Namun anggarannya terkena refocusing. Tahun ini (2021), semoga aman,” ujar Arnol.
Nyatanya, hingga masa kontrak berakhir pada Desember 2021, Irigasi Tommo tak kunjung usai.
Pihak Satker PJPA, Mulimat, mengakui masa kontrak PT. Citra Salim Serasi-PT. Garis Timur Indonesia, KSO — sebagai pihak ketiga — sudah selesai.
Namun, pihak ketiga masih diberi kesempatan hingga maksimal 90 hari menyelesaikan pekerjaan, dengan catatan dikenakan denda 1/1.000 per hari, dari nilai kontrak.
“Kemarin memang kontrak sampai Desember (2021). Tapi dikasi kesempatan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan dengan catatan denda tetap berjalan 1/1.000 dari nilai kontrak,” kata Mulimat, Selasa, 1 Maret 2022.
Jika dikalkulasi, pihak ketiga harus membayar denda Rp27. 980.000 per hari.
Kondisi irigasi itu mendapat sorotan salah satu pemuda Tommo, Hariadi Mukty.
Dirinya meminta pihak Balai tak main-main. Masyarakat menunggu asas manfaat proyek tersebut.
“Sudah 10 tahun lebih proyek ini dikerjakan, sudah diistilahkan proyek abadi. Tidak ada asas manfaatnya, justru petani dirugikan,” katanya.
Dia pun berharap Pemprov Sulbar hingga aparat hukum menjadikan proyek Irigasi Tommo sebagai atensi.
Apalagi, Hariadi menegaskan, uang yang dipakai membangun proyek itu berasal dari rakyat.
Sebelumnya, salah satu petani asal Tommo, I Wayan Darmayasa juga mengungkapkan beberapa dampak negatif yang dirasakan masyarakat di area proyek irigasi.
“Menanam padi semakin sulit. Hasil panen sangat merosot, dampaknnya juga permukiman terkena banjir. Akibatnya alihfungsi lahan terjadi besar-besaran disini.”
“Sekarang sawah-sawah petani di sini kering. Sebab salurannya dibangun lebih dalam dari permukaan sawah,” jelas I Wayan.
Karena bosan menunggu kepastian irigasi, lanjut Wayan, petani akhirnya memilih mengalihfungsikan lahan tani menjadi perkebunan.
Mundur dua tahun ke belakang, pada 2020, Irigasi Tommo menelan anggaran sekira Rp 10 miliar.