MAJENE- HMI MPO Cabang Majene menolak Suardi untuk kembali menjabat Plt Kadisdikpora. Suardi dinilai gagal pada periode pertamanya mengisi jabatan tersebut.
“Belum lama kami ketahui bahwasanya Pak Suardi kembali menjabat sebagai Plt. Disdikpora Kab. Majene yg sebelumnya sudah pernah menjabat sebagai Plt di tahun 2023 hingga 2024, saya lupa sampai bulan berapa.”
“Mengenai penunjukan Plt Kadis Disdikpora Majene kami menganggap itu suatu kebijakan yang keliru oleh Pak Bupati. Ini bukan persoalan siapa yang jadi kadisnya, tapi seperti yang kita ketahui bersama kalau di masa Plt. Pak Suardi yang sebelumnya betapa bobroknya pelayanan Disdikpora kabupten Majene. Perlu kita garis bawahi bahwa Kab. Majene sebagai kota pendidikan di Sulbar dan kami sangat menginginkan kondisi pendidikan Majene mampu berkembang pesat ke depannya, tapi itu tidak akan pernah terwujudkan ketika internal Dinas Pendidikan di kendalikan oleh orang yang tidak bertanggung jawab,” jelas Ketua HMI MPO Cabang Majene.
Dia juga mempertanyakan fungsi Dewan Pendidikan sebagai kontrol pelayanan pendidikan di Majene yang seharusnya menjadi garda terdepan untuk mengawasi pelayanan pendidikan, termasuk penunjukkan Plt Kadis.
HMI menilai tidak melihat reaksi kritis Dewan Pendidikan terkait hal tersebut.
‘Pada posisi ini kalau dewan pendidikan tidak mampu menjadi aktor controling yang baik dan independen sebaiknya mundur saja, serahkan kepada orang yg lebih berkompoten dan lebih berani meneriakkan ketika terjadi problem di internal Dinas pendidikan,”tegasnya.
Beberapa poin yang dicatat HMI pada periode pertama Suardi sebagai Plt. Kadisdikpora Majene adalah:
- Plt Suardi, Tidak adanya pelayanan di Disdikpora karena jarang berkantor.
- Plt Pak Suardi, tidak bisa di hubungin baik dalam bentuk Via telpon maupun WhatsApp dimana dia berada. Hanya aktif saat membuka acara pelatihan sebab diacara pembukaann pelatihan jelas isi amplopnya
- Plt Pak Suardi, Mempertanggung jawabkan anggaran saat masa SK sebagai Disdikpora kada luarsa
- Plt Kadis Suardi, Memberikan otoritas kepada saudara Iwan untuk mengatur semua proyek yang ada di disdikpora, sementara Iwan itu bukanlah PNS dan juga bukan honorer dalam rumah lingkup Disdikpora
“Demikianlah beberapa gambaran yang terjadi sebelumnya di Disdikpora Majene. Pertanyaannya, Apakah kita menginginkan ini terus terusan terjadi, tentu tidak.”
“Olehnya dengan tegas saya selaku Ketua HMI MPO Cab. Majene menolak Plt. Kadis Disdikpora (Pak Suardi) dan meminta bapak Bupati Majene untuk kembali mengevalusi Plt. Tersebut,” ujarnya.