Ambon (ANTARA) – Gubernur Maluku Murad Ismail meminta aparat keamanan untuk mewaspadai berbagai kemungkinan yang dapat menimbulkan potensi konflik saat pelaksanaan Pilkada serentak di empat kabupaten di daerah ini pada 9 Desember 2020.
“Saya berharap aparat keamanan dapat mewaspadai isu-isu yang berpotensi menimbulkan konflik antarwarga, terutama di empat kabupaten yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak,” katanya, pada rakor sinergitas kesiapan penyelenggaraan pilkada serentak di empat kabupaten di Maluku yang berlangsung secara virtual, Jumat.
Pilkada serentak Desember 2020 di provinsi Maluku akan berlangsung di empat kabupaten yakni Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya (MBD), Buru Selatan (Bursel) serta Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).
Dalam rakor virtual yang dihadiri Menkopolhukam Mahfud MD, Mendagri Tito Karnavian, Ketua Komisi II DPR-RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung serta Ketua KPU RI Arief Budiman, Gubernur Murad mengapresiasi kinerja KPU Maluku dan jajarannya sebagai penyelenggara, karena mampu bekerja optimal mempersiapkan berbagai tahapan, kendati dalam kondisi merebaknya pandemi COVID-19.
“Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada KPU dan jajarannya karena mampu bekerja optimal di tengah pandemi COVID-19, apalagi saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sedang diterapkan di Kota Ambon,” katanya.
KPU juga diingatkan untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan tegas dalam setiap tahapan penyelenggaraan terutama pada hari H pemilihan, guna menghindari penyebaran pandemi COVID-19.
Apresiasi yang tinggi juga disampaikan Gubernur kepada jajaran TNI dan Polri yang ikut berperan besar menyosialisasikan berbagai langkah percepatan penanganan COVID-19, termasuk menciptakan situasi dan kondisi kondusif di provinsi Maluku.
“Saya percaya dengan kekompakan TNI-Polri yang didukung kesiapan jajaran KPU, maka Pilkada di empat kabupaten di Maluku akan berjalan lancar dan aman,” tandasnya.
Ketua KPU Maluku, Syamsul Rifan Kubangun dalam rakor virtual tersebut, meminta dukungan TNI-Polri untuk membantu mengawai setiap tahapan yang sementara dilaksanakan, agar dapat berjalan lancar dan tepat waktu.
“KPU tidak bisa bekerja sendiri. Karena itu sinergitas TNI-Polri sangatlah penting untuk mengawal berbagai tahapan Pilkada di empat daerah di Maluku,” katanya.
Syamsul juga meminta dukungan Pemerintah provinsi Maluku maupun pemkab empat daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada, terkait terbatasnya akses transportasi, sehubungan pembatasan dan penutupan penerbangan maupun kapal laut.
Terkait hari H pencoblosan, KPU telah mengatur waktu kedatangan pemilih di tempat pemungutan suara (TPS) dan akan diumumkan kemudian, guna menghindari kerumunan di TPS.
“Warga juga diingatkan untuk membawa dan menggunakan masker dari rumah masing-masing, dan saat tiba di TPS mereka akan diberikan sarung tangan karet sekali pakai. Kami juga menyiapkan tempat cuci tangan serta cairan pencuci tangan (hand sanitizer),” katanya.
Sedangkan kapolda Maluku Irjen Pol. Baharudin Djafar menegaskan personelnya tetap netral saat pilkada serentak tahun 2020 berlangsung.
“Personel Polri akan bersikap netral saat mengamankan Pilkada di empat kabupaten. Personil yang tidak netral saat Pilkada akan dikenakan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” tandasnya.
Kapolda juga mengingatkan jajarannya maupun KPU untuk mewaspadai beberapa bentuk kerawanan di masa pandemi COVID-19, diantaranya pendistribusian logistik yang dipengaruhi faktor jarak lokasi dan desa yang cukup jauh, masa tenang, waktu pemungutan dan paska perhitungan suara.
“Waspadai juga berita bohong yang sengaja disebarkan untuk meningkatkan suhu politik,” katanya.
Kapolda menambahkan, pihaknya telah menyiapkan personil yang bertugas mengamankan seluruh tahapan pilkada di empat kabupaten.