MAMUJU – Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Pimpinan Kota Mamuju menyoroti Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terkait permintaan tambahan anggaran sebesar Rp 63,7 triliun dalam RAPBN tahun 2026.
Jika permintaan penambahan anggaran itu disetujui, maka postur anggaran Polri pada tahun depan mencapai sekira Rp 173,4 triliun.
M. Irfan, Ketua FPPI Pimkot Mamuju menilai permintaan Polri tersebut menimbulkan kontroversi di tengah publik, mengingat kepolisian mendapatkan sentimen negatif masyarakat sebesar 46 persen, sesuai data yang disampaikan sendiri oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Desember 2024.
“Melonjaknya anggaran untuk belanja modal yang dilakukan oleh Polri, tentu kita harus melihat dari segala objek, dalam RDP yang dilakukan oleh pihhak Polri dan juga DPR RI, kepala lembaga pendidikan dan pelatihan (kelemdiklat), Komjen Pol. Prof Chryshnanda Dwilaksana, memaparkan adapun kebutuhan polri untuk tahun 2026 adalah, belanja Pegawai Rp64,9 triliun (naik Rp5,5 triliun atau 9,32%), belanja Barang Rp 47,6 triliun (naik Rp13,5 triliun atau 39,74%) dan belanja Modal Rp60,8 triliun (naik Rp27,7 triliun atau 83,89%),” kata M. Irfan dalam keterangan tertulis yang diterima media ini, Selasa, 15 Juli 2025.
Menurut dia, perlu dilihat lebih jelas permintaan anggaran untuk belanja pegawai yang dilakukan oleh Polri naik Rp 64 triliun, serta belanja barang naik sebesar Rp 47,6 triliun. Sementara diketahui pos anggaran untuk pengadaan barang merupakan tempat rentan dikorupsi.
“Pertanyaan kemudian yang muncul apakah Polri telah menyediakan informasi berkaitan dengan laporan kinerja pengadaan dan keuangan Polri tiap tahunnya, ini yang masih menjadi misteri, yang dilakukan Polri hanya meminta anggaran dan sangat minim akan laporan informasi tiap tahunnya, dan ini sangat rawan dikorupsi,” ujarnya.
Sementara itu, lanjut Irfan, situasi global saat ini sangat memperihatinkan. Negara maju semakin enak memainkan negara-negara yang masih berkembang, salah satunya Indonesia.
Menurutnya, Negara Amerika adalah salah satu negara maju dan terkuat baik secara militer maupun ekonomi.
“Situasi dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja, mulai dari perang secara terbuka maupun perang ekonomi, negara maju semakin tak terkontrol dengan gaya imprealismenya,” sambung Irfan.
Baru-baru ini Indonesia diperlihatkan betapa kejinya negara maju dalam memainkan ekonomi dan akan berefek ke negara berkembang di bidang perdagangan. Irfan menyebut kebijakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat tentang tarif impor 32 persen akan sangat berefek di Indonesia.
Amerika, kata Irfan, secara sistematis menghalangi akses produk negara berkembang. “Kita tahu pemerintah kita melakukan ekspor bukan cuma di bidang industri tekstil, minyak bumi, emas, dll, tetapi di bidang komoditi lain seperti perkebunan, pertanian dan tambak, dalam hal ini karet, kopi, teh, kakao, cpo, udang serta hasil laut.”
“Negara maju (Amerika) menyuruh Negara berkembang untuk bersaing di pasat Global tetapi mereka secara langsung dan sadar menutup rapat pintu, kami mau bilang ini bukan perdagangan bebas tetap alibi untuk memiskinkan Negara yang sedang berkembang secara sistematis inilah puncak dari kapitalisme yang di sebut imperialisme.”
Jika Pemerintah Indonesia dalam hal ini Menteri Ekonomi tidak mampu “bernegosiasi” dengan Amerika, dengan kebijakan yang dilakukan oleh Donald Trump, Irfan mengatakan akan terjadi adalah pengangguran besar-besaran rakyat Indonesia.
“Petani, nelayan dan buruh akan semakin dimiskinkan dengan sistem dan inflasi makin terjun bebas dari efek ekonomi global tersebut.”
Dari pembacaan kasus di atas, Irfan menjelaskan, negara semestinya mampu membaca dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mensejahterakan rakyat, dengan cara menghentikan ketergantungan pada pasar ekonomi negara maju, seperti Amerika. Selain itu, negara juga harus bisa membangun kesadaran kedaulatan pangan secara mandiri dan betul-betul adil kepada rakyat
Lebih jauh, Irfan memaparkan bahwa mencari pasar baru di negara lain mungkin bisa jadi opsi lain. Tapi, hal ini tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan.
Efek obligasi dan soal kesepakatan lobi yang tentunya cukup panjang menjadi masalah tersendiri.
“Yang jelasnya negara kita tidak boleh mengharap dan kasihan dari negara maju seperti Amerika ini, kita harus sama-sama melawan sistem perdagangan global yang semakin tahun, selalu mengkerdilkan negara berkembang dengan sistem yang dibuat oleh mereka,” urainya.
Dalam konteks nasional saat ini, Irfan pun meminta DPR dan pemerintah agar melakukan evaluasi terhadap kinerja Polri sesuai dengan tugas dan kewenangannya, di tengah situasi global yang mencekam.
Dia menegaskan bahwa negara harus memperhatikan masyarakatnya, bukan malah meminta dan menambah anggaran yang dilakukan oleh Polri.
“Kita ini sudah dimiskinkan oleh sistem kita sendiri, ditambah lagi negara maju makin hari makin kejam di tengah inflasi yang dialami oleh negara kita sendiri.”
“Masalahnya adalah pemerintah kita tidak pernah serius dalam menyelesaikan problem kerakyatan dari semua sektor,” urai Ketua FPPI Mamuju tersebut.