Oleh: Muh. Irfan Herianto (FPPI Pimkot Mamuju Basis KOMKAR)
Pada momentum hari Sumpah Pemuda tanggal 28 oktober perlu kita ketahui bersama bahwa sejarah pemuda adalah yang nyata dan sejarah perlawanan.
Dalam ingatan sejarah, pada tahun 1926 terjadi kongres pertama pemuda di Nusantara pada waktu itu (tetapi kemudian gagal) untuk mendeklarasikan sumpah pemuda. Setelah gagalnya kongres pertama, pemuda waktu itu melakukan konsolidasi besar-besaran, karena kebanyakan pemuda di masa itu sadar bahwa konteks ketertindasan di zaman kolonialisme sangat menyengsarakan rakyat.
Setelah pemuda waktu itu berhasil melakukan konsolidasi secara menyeluruh di seluruh daerah yang ada di nusantara, kemudian pada tanggal 26-28 oktober 1928 berkumpullah seluruh pemuda dari pelosok nusantara, mulai dari Jong Celebes, Jong Java, dan lain lain, pada waktu pula lahirlah yang namanya sumpah pemuda.
Momentum sumpah pemuda setiap tahunnya dirayakan oleh pemuda, karena sejarah pemuda memiliki sejarah yang sangat panjang dan sejarah pemuda adalah sejarah perlawanan. Melihat dari sejarah yang dilakukan oleh pemuda, mereka memiliki semangat yang besar untuk mengeluarkan rakyat dari penjajahan kolonialisme
Ditahun 2000-an ini ketika kita melihat kondisi pemuda saat ini masih banyak yang apatis terhadap kondisi sosial hari ini, kita tahu bersama 2 tahun terakhir kita dilanda bencana wabah Covid-19.
Dalam situasi sekarang ini, apa yang kemudian negara lakukan terhadap dunia pendidikan hari ini, masih teringat betul di seluruh Indonesia mahasiswa maupun pemuda melakukan aksi besar-besaran untuk menolak yang namanya omnibus law.
Tetapi pemerintah dan DPR tak mendengar teriakan dari pemuda dan mahasiswa dengan disahkannya undang-undang tersebut. Ini menandakan bahwa pemerintah kita hari ini lebih fokus menangani investasi luar dibanding mensejahterakan rakyatnya, dan memperhatikan dunia pendidikan hari ini.
Momentum Sumpah Pemuda seharusnya menjadi semangat bagi negara untuk hadir di tengah masyarakatnya yang sedang dilanda bencana kovid, bukan malah memberikan “karpet merah” kepada kapitalis-kapitalis besar serta para tengkulak pendidikan.
Untuk lokal Provinsi Sulbar dan Kabupaten Mamuju sendiri, harusnya ini menjadi tamparan besar bagi mereka. Harusnya mereka hadir dalam memberikan sarana dan prasarana pendidikan, seperti para pendahulu kita yang bercita-cita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Contohnya saja di Kecamatan Kalukku masih ada sekolah di pelosok yang sangat kurang perhatian dari pemerintah. Padahal, kita tahu bersama, mereka layak mendapatkan hak pendidikan dan pendidikan murah. Bukan malah menjadikan pendidikan sebagai ladang bisnis
Jangan sampai ke depan pendidikan kita makin hari makin terpojokkan, jika hal ini terjadi ini sangat sangat memalukan bagi pemerintah, baik Provinsi Sulawesi Barat maupun Kabupaten Mamuju. (***)