Jayapura (ANTARA) –
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan wilayah Papua berharap adanya dukungan dari Pemerintah Daerah baik di Provinsi Induk maupun pada tiga provinsi Daerah Otonomi Baru (DOB) dalam mengoptimalkan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Deputi Wilayah Papua dan Papua Barat Budi Setiawan di Jayapura, Selasa, mengatakan tidak hanya itu pihaknya juga berharap kepada seluruh pemangku kepentingan untuk membantu menyukseskan program pemerintah tersebut.
“Pada 2023 kami lebih kepada bagaimana optimalisasi Program JKN untuk itu BPJS Kesehatan mengharapkan dukungan pemda dan semua pemangku kepentingan agar bekerja sama,” katanya.
Menurut Budi, dengan adanya dukungan dari Pemerintah Daerah setempat maka program JKN dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di Tanah Papua.
“Hal ini dibuktikan dengan tiga tahun berturut-turut sejak 2020 hingga 2022 cakupan kepesertaan JKN aktif di wilayah Propinsi Papua mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari 60,84 persen menjadi 88,78 persen,” ujarnya.
Dia menjelaskan bahwa dengan adanya dukungan dan kerjasama ini menjadi solusi untuk menjawab tantangan di mana pihaknya mempermudah masyarakat dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk berobat.
“Jadi bagi penduduk yang belum memiliki NIK segera mendaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga dapat menikmati layanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan,” katanya lagi.
Dia menambahkan ini merupakan bentuk dukungan bersama dari semua segmen kepesertaan serta Pemda Kabupaten/Kota dan juga Propinsi.
“Selain itu juga kami memberikan kemudahan melalui Program Rencana Pembayaran Bertahab (REHAB) yang dimanfaatkan oleh peserta dengan segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang memiliki tunggakan lebih dari tiga bulan,”ujarnya lagi.