Beda Persepsi BPN-Dinas Kehutanan soal SPBU Tadui

Beda Persepsi BPN-Dinas Kehutanan soal SPBU Tadui

 

MAMUJU – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Mamuju punya persepsi berbeda dengan Dinas Kehutanan Sulbar, ihwal status area SPBU Tadui.

Sebelumnya, area SPBU tersebut menuai polemik lantaran masuk dalam kawasan hutan lindung mangrove.

BPN Mamuju menyebut area SPBU Tadui sudah keluar dari kawasan hutan lindung.

“Ukuran dalam sertifikat sudah dikurangi. Jadi ukuran sekitar 1.000 meter persegi itu tidak masuk kawasan lagi. Jadi pelepasan hak atas tanah,” ungkap Kasi Penetapan dan Pendaftaran BPN Mamuju Bambang Irianto via telepon.

Pihaknya mengeluarkan area kawasan hutan dalam sertifikat, dari awalnya 1 hektar menjadi hanya 1.000 meter persegi, pada 2019 lalu.

Sertifikat tersebut terdaftar atas nama Hj. Imelda Pababari.

“Setelah kami tahu areanya bermasalah, kita kurangi ukurannya,” ungkapnya.

Bambang mengatakan, masalah terjadi karena pihak kehutanan terkesan acuh tak acuh dengan kawasan hutan di wilayah Tadui.

Menurutnya, Dinas Kehutanan Provinsi Sulbar seharusnya memasang titik patok atau plang di area tersebut.

“Namun ternyata tidak ada (plang atau patok). Makanya kepala desa waktu itu mengeluarkan sporadik, terus ada rekomendasi greenbelt dari dinas kelautan dan perikanan. Dan, karena kami tidak punya kontrol peta kawasan, sertifikat keluar. Tapi kami sudah keluarkan area kawasan tahun 2019,” jelasnya.

BPN menetapkan area seluas sekira 1.000 meter persegi tersebut berdasarkan data tata ruang.

Namun, hal berbeda justru disampaikan Kepala Dinas Kehutanan Sulbar, Hamzah.

Menurutnya, hingga saat ini status kawasan pembangunan SPBU di Desa Tadui masih berstatus kawasan hutan lindung.

Pernyataan tersebut diungkapkan Hamzah saat menerima kunjungan HMI Cabang Mamuju, di kantornya.

Katanya, Itu merupakan salah satu pelanggaran kawasan yang sementara ditangani oleh pihak penegak hukum

“Ada dua malah, karena di dalamnya ada dari penegak hukum Gakum, Kementrian Kehutanan, dan Kejaksaan Tinggi Sulbar,” kata Hamzah.

Saat ini, lanjutnya, lahan pembangunan SPBU itu diusulkan untuk masuk dalam perencanaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

“Jadi kita menghargai proses itu. Sekarang masih status kawasan (hutan lindung) jadi mestinya izin tidak boleh terbit,” kuncinya.

Untuk diketahui, kasus SPBU Tadui masih berproses di Kejati Sulbar.

Aspidsus Kejati Sulbar, Feri Mupahir mengatakan, kasus tersebut sudah tahap penyidikan.

“Masih berproses (kasus SPBU Tadui). Sudah tahap penyidikan,” terang Feri, Senin, 20 September 2021.

HARLY

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )