MAMUJU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memperkuat kolaborasi lintas lembaga dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat audiensi antara Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat dan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulawesi Barat, Selasa (16/12/2025) di Kantor BI Perwakilan Sulbar, Mamuju.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bapperida Sulbar, Darwis Damir menegaskan bahwa pertemuan ini bertujuan menyinergikan pelaksanaan tugas dan fungsi Bapperida dan Bank Indonesia dalam mendukung kebijakan strategis pemerintah daerah. Kolaborasi dinilai menjadi kunci di tengah keterbatasan fiskal daerah dan kompleksitas tantangan pembangunan.
Dalam konteks perencanaan pembangunan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur, Salim S. Mengga telah mengidentifikasi sembilan isu strategis dengan fokus utama pada tiga permasalahan fundamental, yakni pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Kami melihat ketiga isu ini saling berkaitan. Pertumbuhan ekonomi yang tidak kuat akan berdampak pada meningkatnya kemiskinan, sementara kualitas SDM yang rendah akan menghambat percepatan pembangunan,” ujar Darwis Damir.
Darwis Damir menjelaskan, perlambatan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat saat ini dipengaruhi oleh belum optimalnya sektor-sektor utama daerah, terutama pertanian, perikanan, dan perkebunan. Padahal, sektor-sektor tersebut memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak utama ekonomi jika didukung kebijakan yang tepat dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat, Eka Putra Budi Nugroho menyampaikan bahwa prinsip utama BI di daerah adalah memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan. Sebagai lembaga perwakilan pusat di daerah, BI menjalankan fungsi asesori kebijakan, pengelolaan sistem pembayaran, serta pengedaran uang, namun tidak memiliki kewenangan eksekutorial.
”Dalam pelaksanaan fungsi asesori, Bank Indonesia tidak dapat bertindak secara eksekutorial, sehingga kolaborasi menjadi kunci utama. Oleh karena itu, pertemuan ini dipandang sebagai bagian dari upaya memperkuat dan merumuskan bentuk kerja sama yang konkret antara BI dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.” katanya.
Bank Indonesia menyatakan sejalan dengan fokus pembangunan Sulawesi Barat, terutama pada pertumbuhan ekonomi sebagai faktor kunci yang memiliki dampak berantai terhadap penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas tenaga kerja. Dalam kerangka kebijakan nasional, BI mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui tiga pilar utama, yakni penguatan ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan ekspor.
Selain itu, Bank Indonesia saat ini tengah menyusun blueprint pengembangan ekonomi daerah yang akan menjadi dasar perumusan program kerja berbasis sektor unggulan. Blueprint tersebut akan memetakan potensi komoditas, lapangan usaha, dan pendekatan kewilayahan, serta menetapkan proyek percontohan (pilot project), khususnya pada sektor ketahanan pangan dan UMKM.
Pendekatan pengembangan yang dirancang bersifat terintegrasi dari hulu ke hilir, mencakup peningkatan produktivitas, penguatan kapasitas SDM, pengembangan rantai pasok, hingga pemasaran produk. Penyelenggaraan berbagai event ekonomi juga dipandang sebagai instrumen untuk mendorong konsumsi dan aktivitas transaksi masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Plt. Kepala Bapperida Sulbar menyampaikan bahwa gagasan Bank Indonesia sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Dengan keterbatasan fiskal APBD, pemerintah daerah memfokuskan dukungan pada sektor unggulan seperti kelapa sawit, kakao, kopi, kelapa, jagung, dan padi.
“Keterbatasan fiskal menuntut adanya sinkronisasi dan kolaborasi lintas sektor, termasuk pemanfaatan dukungan APBN dan kementerian terkait. Kami juga berharap sektor perikanan, pariwisata, dan UMKM dapat dikembangkan secara terintegrasi,” jelasnya.
Sebagai langkah konkret, Bapperida Sulbar mengusulkan empat strategi utama, yakni sinkronisasi program APBD dengan program Bank Indonesia, penguatan koordinasi lintas lembaga, peningkatan kualitas dan pemetaan SDM, serta penguatan komitmen bersama dalam percepatan pertumbuhan ekonomi.
Bapperida Sulbar menegaskan perannya sebagai koordinator dan fasilitator pembangunan, serta membuka ruang bagi Bank Indonesia untuk memanfaatkan data dan fasilitas yang tersedia. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Pertumbuhan Ekonomi sebagai tindak lanjut kebijakan nasional, dengan sembilan langkah konkret, termasuk pengendalian inflasi dan stabilisasi harga kebutuhan pokok.
Bank Indonesia menyambut baik inisiatif tersebut dan mengusulkan pelaksanaan workshop perumusan strategi pengembangan ekonomi daerah sebagai langkah awal kolaborasi. Terkait penganggaran, BI menyampaikan bahwa keputusan program dan jadwal pelaksanaan masih menunggu proses internal dan diharapkan dapat disampaikan pada minggu kedua Januari 2026 untuk ditindaklanjuti bersama.