Mamuju – Aliansi Rakyat Menggugat menyatakan penolakan keras terhadap rencana kedatangan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, ke Mamuju. Aliansi menilai kedatangan Bahlil tidak membawa manfaat bagi masyarakat Sulawesi Barat jika berbagai persoalan besar yang melekat pada kepemimpinannya justru dibiarkan tanpa jawaban.
Koordinator Aliansi Rakyat Menggugat, Andika Putra, mengatakan bahwa Bahlil datang di tengah sorotan publik atas sejumlah kebijakan dan kontroversi yang menuai penolakan di berbagai daerah. Selain itu, sektor pertambangan di Sulbar juga dinilai tidak mendapatkan perhatian serius, terutama terkait dugaan maraknya tambang ilegal yang meresahkan masyarakat.
“Bahlil harus menjelaskan dulu semua kontroversi yang meledak selama menjabat. Jangan datang hanya untuk seremonial, sementara rakyat masih menanggung akibat dari kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan publik,” ujar Andika.
Aliansi menyoroti beberapa polemik nasional yang melibatkan Menteri ESDM tersebut:
- Kebijakan LPG 3 kg yang memicu krisis distribusi dan menyulitkan masyarakat kecil.
- Polemik gelar doktor yang dipertanyakan publik.
- Kelangkaan BBM di SPBU swasta akibat pembatasan impor Kementerian ESDM.
- Temuan KPPU soal dugaan persengkokolan dalam proyek pipa gas Cirebon–Semarang.
- Kisruh perizinan tambang Raja Ampat yang merusak lingkungan dan menuai kecaman masyarakat adat.
- Gonjang-ganjing pencopotan pejabat migas dalam pusaran dugaan penyimpangan di sektor energi.
Menurut Aliansi, daftar panjang tersebut cukup menjadi alasan untuk mempertanyakan integritas dan kualitas kebijakan yang dihasilkan kementerian selama Bahlil memimpin.
Tambang Ilegal di Sulawesi Barat
Di sisi lain, Aliansi menilai persoalan tambang ilegal di Sulawesi Barat semakin mengkhawatirkan. Sejumlah titik diduga beroperasi tanpa izin resmi, merusak lingkungan, dan berpotensi menyebabkan kerugian negara. Namun hingga kini, tidak ada langkah signifikan dari Kementerian ESDM untuk mengatasi persoalan tersebut.
“Tambang ilegal ini nyata, dampaknya dirasakan masyarakat, tetapi tidak ada tindakan berarti. Ini menunjukkan ketidakseriusan pemerintah pusat,” ucap Andika.
Aliansi meminta Bahlil membuka data IUP di Sulbar, menertibkan aktivitas pertambangan yang tidak sesuai aturan, dan memastikan penegakan hukum yang bebas dari kepentingan.
Kedatangan yang Dinilai Tidak Tepat
Aliansi Rakyat Menggugat menilai bahwa jika Bahlil tidak datang untuk menjawab persoalan energi dan tambang secara transparan, maka kehadirannya di Mamuju dianggap tidak membawa manfaat bagi masyarakat.
“Kami menolak kunjungan yang hanya sebatas seremoni. Yang kami butuhkan adalah tindakan, bukan ucapan. Sulbar bukan panggung politik, tetapi daerah yang membutuhkan penyelesaian masalah nyata,” tutup Andika.