MAMUJU – Akmal Malik adalah Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri yang ditugaskan sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Barat. Ia dilantik oleh Mendagri Tito Karnavian pada 12 Mei 2022.
Selama tiga bulan ini, Akmal sudah merumuskan sejumlah konsep untuk pembangunan provinsi eks pemekaran Sulawesi Selatan.
Namun begitu, publik masih meragukan kemampuan Ketua Umum DPN IKAPTK itu dalam membawa Sulawesi Barat setara dengan daerah lain.
Baca juga:
Salah satu kritikan datang dari Aliansi Pemuda Sulbar. Mereka menilai Akmal Malik hanya bisa berkonsep tanpa realisasi. Ia pun disebut terlalu pencitraan.
Berbagai kebijakan, seperti mewajibkan OPD mengelola 5 hektar lahan jagung dan kunjungan ke Belgia dianggap tak produktif.
Pada aksi yang digelar, Kamis, 18 Agustus 2022, Aliansi Pemuda Sulbar 13 tuntutan kepada Pj Gubernur Akmal Malik.
Publik Diminta Bersabar
PDIP Sulbar meminta publik untuk bersabar menunggu hasil kerja Akmal.
Politisi PDIP, Ince Rudi, mengatakan, Akmal masuk ke Sulbar dengan status melanjutkan pekerjaan gubernur sebelumnya.
“Pak Akmal sudah bekerja, meski baru di tataran konsep,” ujarnya.
Menurut dia, salah satu hasil kerja Akmal Malik yang patut diapresiasi ialah pembangunan rest area di PPN Palipi.
Ince Rudi membandingkan wilayah lebih maju seperti Sulawesi Selatan, yang rest area-nya bukan berasal dari pemerintah daerah melainkan swasta.
“Selain untuk keselamatan, rest area ini juga membantu pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah situ,” sambung Ince.
Pun proses asesmen pejabat di Pemprov Sulbar. Ince Rudi menganggap kebijakan tersebut sangat positif bagi birokrasi daerah.
Ia meyakini, Akmal Malik sudah punya konsep besar untuk Sulbar ke depan.
Dia pun menyarankan para aktivis agar tidak berpikir instan menanggapi kinerja Pj gubernur.
“Teman-teman aktivis jangan berpikir instan, kalau kita bandingkan ABM yang 5 tahun menjabat, dengan APBD dan APBN-nya, apa yang sudah dia bangun?” ketusnya.
Senada itu, Ketua Bapilu PDIP Sulbar, Burhanuddin, menjelaskan bahwa semangat Akmal Malik dalam mendorong Sulawesi Barat sebagai penopang ibu kota negara, harus didukung.
Ia pun mengakui kritikan merupakan hak demokrasi dalam proses pembangunan. Namun, Burhanuddin meminta publik menunggu proses kerja Pj Gubernur Sulbar.
“Akmal baru sekitar 3 bulan di Sulbar. Anggaran tahun ini kan masih program ABM-Enny, jadi kita tunggu prosesnya,” terang Burhanuddin.