Mataram (ANTARA) – Surat permohonan izin tambang pasir besi PT Anugrah Mitra Graha (AMG) di Blok Dedalpak, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat terungkap terbit tidak melalui prosedur yang sah.
Kepala Subbagian Umum Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB Muslim yang hadir sebagai saksi dalam sidang praperadilan tersangka Zainal Abidin di Pengadilan Negeri Mataram, Jumat, mengatakan bahwa surat tersebut tidak melalui bagian umum, melainkan langsung ke kepala bidang mineral dan batu bara (minerba) dan masuk ke kepala dinas.
“Jadi, surat itu tidak masuk dalam catatan registrasi saya di bagian umum,” kata Muslim.
Dalam kesaksian di bawah sumpah, Muslim menjelaskan bahwa prosedur permohonan izin tambang seharusnya melalui bagian umum. Setelah teregistrasi, petugas bagian umum akan meneruskan ke kepala dinas.
Dia pun mengaku tidak mengetahui adanya surat permohonan izin PT AMG tersebut. Melainkan dirinya mengetahui saat penyidik Kejati NTB melakukan penggeledahan di Kantor ESDM NTB.
“Saya tahunya setelah ditunjukkan penyidik saat penggeledahan. Di situ ada tanda tangan kepala dinas,” ujarnya.
Sebelumnya, Umayah, penasihat hukum Zainal Abidin menepis bahwa kliennya menandatangani surat tersebut dan melempar tanggung jawab kepada kabid minerba.
Umayah pun mengklaim pihak kejaksaan salah sasaran dalam menetapkan kliennya sebagai tersangka. Melainkan yang seharusnya bertanggung jawab dalam kasus ini adalah kabid minerba.
Pada sidang tersebut juga hadir ahli pidana Prof Amirudin, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Mataram.
Dalam keterangannya, Amirudin menyatakan sidang praperadilan difokuskan mengenai sah atau tidaknya seseorang ditetapkan sebagai tersangka.
“Kalau sudah menyinggung materi perkara itu nanti dibahas pada sidang lainnya,” ujar Amirudin.