MAMASA – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menekankan pentingnya pengakuan Indikasi Geografis (IG) bagi produk lokal Mamasa, khususnya Kopi Arabika Mamasa, dalam kegiatan fasilitasi penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 Kabupaten Mamasa. Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat RPJMD Kantor Bapperida Sulbar dan turut diikuti secara daring oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mamasa.
Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Bapperida Sulbar, Muh. Saleh, menegaskan pentingnya penetapan Indikasi Geografis (IG) sebagai langkah strategis untuk memberikan pengakuan resmi terhadap produk unggulan Kabupaten Mamasa. Salah satu produk tersebut adalah kopi Mamasa, yang memiliki karakteristik dan kualitas khas yang tidak terlepas dari daerah asalnya. “Kopi Mamasa bukan sekadar kopi, tetapi kopi yang memiliki identitas geografis yang diakui secara hukum,”
Ia menjelaskan, penetapan IG untuk komoditas unggulan Mamasa menjadi upaya nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal sesuai tema RKPD Kabupaten Mamasa tahun 2026 yang fokus dalam pengembangan Ekonomi. Dengan pengakuan ini, diharapkan nilai tambah dan daya saing produk kopi Mamasa dapat meningkat, sekaligus memperkuat posisi Mamasa di pasar nasional maupun internasional.
Sementara itu, dalam paparan Pemerintah Kabupaten Mamasa yang disampaikan oleh Kepala Bidang PPEPD Bappeda Mamasa, Ratu, disampaikan kondisi terkini daerah. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamasa tercatat hanya 3,26 persen, melambat 0,1 persen dibandingkan dengan tahun 2023. Meskipun angka kemiskinan menurun dalam tiga tahun terakhir, jumlah penduduk miskin pada 2024 masih mencapai 23.610 jiwa atau 14,20 persen dari total penduduk.
Beberapa permasalahan daerah yang teridentifikasi mencakup tingginya angka kemiskinan, rendahnya kualitas SDM, serta belum optimalnya tata kelola pemerintahan. Ratu juga menyampaikan prioritas pembangunan Kabupaten Mamasa pada 2026, yang mencakup peningkatan produktivitas sektor unggulan, pembangunan konektivitas antarwilayah, percepatan penanggulangan kemiskinan, serta penguatan tata kelola pemerintahan dan layanan publik.
Kegiatan fasilitasi tersebut dibuka oleh Hasanuddin, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD) Bapperida Sulbar, yang mewakili Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana. Dalam sambutannya, Hasanuddin menegaskan bahwa fasilitasi ini bertujuan untuk membahas penyusunan dokumen Rancangan Akhir RKPD 2026 Kabupaten Mamasa.
Lebih lanjut, fasilitasi ini sejalan dengan arah kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, yang mengedepankan sinergi perencanaan pembangunan daerah guna mendukung prioritas strategis provinsi. Bapperida Sulbar berperan sebagai fasilitator dan koordinator untuk memastikan dokumen RKPD 2026 Mamasa dapat mencakup program dan kegiatan yang mendukung visi-misi kepala daerah serta mendorong kesejahteraan masyarakat.
“Diharapkan dengan adanya fasilitasi ini, penyusunan RKPD 2026 Kabupaten Mamasa dapat terarah, terukur, dan efektif dalam menjawab tantangan pembangunan daerah.” Kata Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana secara terpisah.