JAKARTA – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK) melakukan audiensi dengan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Zafrizal ZA, Senin, 4 Agustus 2025.
Dalam pertemuan tersebut, SDK memaparkan bahwa Provinsi Sulawesi Barat memiliki pulau yang tidak sedikit sehingga layak disebut sebagai daerah kepulauan.
Untuk itu, gubernur berharap ada perhatian khusus dari pemerintah pusat terkait kondisi geografis Sulawesi Barat.
Kepala Badan Perencana Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Junda Maulana yang ikut mendampingi SDK, kepada wartawan, menjelaskan, ada sekira 42 pulau tercatat berada dalam wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Barat.
“Tentunya kita berharap dengan status Sulawesi Barat yang bercirikan kepulauan, kita bisa mendapatkan support, baik itu program kegiatan maupun fiskal,” terang Junda via telepon.
Menurut Junda, membangun daerah yang bercirikan kepulauan memang perlu campur tangan pemerintah pusat.
Dirinya pun menyampaikan, Dirjen Zafrizal merespons positif paparan Gubernur SDK tersebut.
“Alhamdulillah, Pak Dirjen merespons baik. Dan kami sebagai staf Pak Gubernur nantinya akan menindaklanjuti, membangun komunikasi kembali (di Kemendagri) tentang status Sulbar sebagai daerah kepulauan,” jelas Kepala Bapperida Junda Maulana.
Selain Junda, turut mendampingi gubernur, antara lain Kepala BPKPD Moh. Ali Candra dan Ketua Komisi 1 DPRD Sulbar, Syamsul Samad.