MAMUJU – Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Pimpinan Kota Mamuju menyesalkan pernyataan Gubernur Sulbar yang melarang masyarakat menghalangi tambang beroperasi jika sudah memiliki izin.
Bagi FPPI, pernyataan gubernur tersebut seolah mendukung pihak perusahaan di tengah maraknya penolakan terhadap tambang.
“Menurut kami ini adalah statetment yang seolah-olah mendukung para perusahaan di tengah kencangnya penolakan tambang di Sulawesi Barat. Kita tau beberapa hari terakhir ada konflik horizontal di tengah masyarakat di Karossa dan di kecamatan Kalukku mengenai soal tambang pasir,” ujar Ketua FPPI Mamuju, M. Irfan, 3 Mei 2025.
Irfan mengatakan, pemerintah seharusnya hadir untuk masyarakat saat adanya konflik horizontal seperti sekarang ini.
Menurut dia, masyarakat menolak tambang di daerah mereka karena ingin mempertahankan ruang hidupnya. Masyarakat mencari nafkah di sana untuk anak dan keluarganya.
Pemerintah, lanjut Irfan, semestinya berbenah dan melihat secara menyeluruh izin perusahaan, apakah memang sudah melibatkan masyarakat terdampak atau tidak. FPPI justru menemukan fakta bahwa pihak perusahaan sama sekali tidak pernah melibatkan masyarakat terdampak.
“ini yang membuat masyarakat geram tiba tiba ada pihak perusahaan masuk di daerah mereka tanpa mereka ketahui sebelumnya.”
“Pertanyaannya, jika pihak perusahaan tiba-tiba memiliki izin WIUP Maupun IUP, apakah mereka pernah mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat yang terdampak, tentu tidak, apakah pihak perusahaan dan dinas terkait betul telah melakukan analisis dampak lingkungan yang ditimbulkan jika tambang pasir ini masuk, lagi-lagi jawabannya tidak,” jelas dia.
FPPI bersama lembaga lainnya sudah lama mendampingi Masyarakat. Irfan menyampaikan bahwa pihaknya sudah melakukan audiensi bahkan aksi demonstrasi.
“Kita ketahui juga aksi terakhir kami bersama masyarakat di DPR Provinsi, itu jelas bahwa dalam kesepakatan tidak ada aktivitas penambangan ketika masih ada masyarakat yang tidak sepakat, tetapi pada perjalannya hari ini Pemerintah Sulawesi Barat coba melindungi para investor,” terangnya.
Irfan menegaskan bahwa masyarakat sebenarnya mendukung investasi dan tidak ingin menghalangi sumber daya alam kita dimanfaatkan untuk peningkatan PAD, tetapi tidak harus mengorbankan rakyat, apa lagi sampai tidak melibatkan mereka dalam prosesnya. “Ini tentang mata pencaharian mereka, ruang hidup mereka, tentu mereka tidak membiarkan ruang hidupnya dirampas.”
“Pemerintah harus berada di tengah, jangan berpihak pada satu objek saja, tapi liat semua apa lagi ini bicara soal masyarakat, kami di Fppi Mamuju akan terus bersama rakyat dalam memperjuangkan dan mempertahankan ruang hidup mereka kita tidak bisa bernegosiasi orang yang ingin merampas hak kita, itu poinnya,” jelas M. Irfan.
FPPI bersama Masyarakat berencana kembali menggelar aksi demonstrasi pada Senin, pekan depan.