MAMUJU – Operasi tambang yang dilakukan perusahaan Bonehau Prima Coal di Desa Tamalea Tua, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, disebut membuat resah masyarakat.
Menurut Ketua Komunitas Mahasiswa untuk Kedaulatan Rakyat (Komkar), Jack Paridi, ada banyak keluh kesah warga sejak perusahaan tersebut beroperasi.
“Setelah melakukan advokasi dan penelitian di wilayah konsesi tambang batu bara, ada banyak cerita dan keluh kesah warga sejak beroperasinya tambang batu bara tersebut,” ungkap Jack, Rabu, 6 Maret 2024.
Dirinya mengaku sudah melakukan wawancara dengan sejumlah warga dan diabadikan lewat video dan rekaman suara.
Jack mengungkapkan, Bonehau Prima Coal sebetulnya tidak sepenuhnya melalui proses perizinan, izin kelola dan uji kelayakan serta amdal. Perusahaan itu harusnya belum layak beroperasi, apalagi sampai pada tahap holing dan mengekspor batu bara ke Thailand.
Belum lagi soal masalah kesehatan warga.
Berdasarkan data Puskemsmas Bonehau, tutur Jack, kehadiran tambang tersebut memaksa masyarakat yang dekat dengan wilayah konsesi harus mengonsumsi air yang tercemar serta debu polusi.
Dia menilai tidak ada tindakan tegas dari Pemprov Sulbar selama dua tahun perusahaan tersebut beroperasi.
Hal itu memperkuat dugaan Jack adanya ‘main mata’ antara pihak perusahaan dan pemerintah.
“Jangan sampai pemprov serta dinas terkait mendapatkan keuntungan pribadi dari perusahaan BPC (Bonehau Prima Coal). Ada pelanggaran yang jelas dan tak mesti harus ditutup-tutupi,” kata kader Front Perjuangan Pemuda Indonesia tersebut.
Salah satu yang disinggung Jack adalah rute holing perusahaan ke Pelabuhan Belang-Belang berjarak sekira 100 kilometer berstatus jalan nasional. Menurut Jack, itu melanggar undang-undang.
Hal ini pernah dipaparkan Jack pada dialog dengar pendapat Pemprov Sulbar bersama mahasiswa, di Graha Sandeq tahun 2023 lalu.
Saat itu, Pemprov Sulbar melalui Dinas ESDM berjanji akan menghentikan sementara operasi perusahaan Bonehau Prima Coal, namun hal itu belum dilakukan.
Jack pun meyakini perusahaan tersebut ‘dilindungi’ oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi.
“Melalui hasil penelitian serta mempelajari kasus di masyarakat, saya tanpa ragu mengatakan bahwa BPC tak sendirian dalam menjalankan praktik tambang, namun melibatkan banyak pihak dan tameng yang meraup keuntungan pribadi,” tegasnya.
Dirinya khawatir akan banyak investor ‘nakal’ yang masuk di Bonehau jika Pemprov Sulbar tidak segera mengatensi masalah tersebut.