MAMUJU – Pemilihan umum tanggal 14 Februari semakin dekat. Para peserta pemilu pun semakin gencar berebut hati calon pemilih.
Tak tanggung-tanggung, ada peserta pemilu yang diduga memanfaatkan program pemerintah untuk meraup suara masyarakat, salah satunya Program Keluarga Harapan (PKH).
Berdasarkan pengakuan masyarakat, oknum pendamping PKH bergerak ke desa-desa dengan dalih pendataan peserta baru PKH.
Dalam pendataan tersebut, mereka juga membagi-bagikan kartu nama calon tertentu.
“Kami seperti diancam, kalau tidak mendukung calonnya, ya tidak didaftar dalam penerima PKH,” ungkap masyarakat yang minta identitasnya tidak dipublis tersebut, Kamis, 18 Januari 2024.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulbar, Rahmat Sanusi juga mengaku menerima aduan serupa dari masyarakat.
Pihaknya sudah berkoordinasi dengan koordinator PKH di masing-masing kabupaten.
“Saya juga terima aduan ada oknum PKH yang arahkan masyarakat ke calon tertentu, kami sudah koordinasi ke korkab-nya, itu oknum,” terang Rahmat.
Dia menjelaskan, pendamping PKH tidak boleh terlibat dengan politik. Mereka wajib netral.
Apalagi, lanjut Rahmat, pendamping PKH digaji oleh negara, sama seperti ASN, TNI dan Polri.
“Jadi wajib netral.”
Program keluarga harapan atau PKH merupakan kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial untuk mengentaskan kemiskinan.