Mataram (ANTARA) – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Hj Sitti Rohmi Djalilah mengajak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) membantu Pemerintah Provinsi NTB untuk berkolaborasi dalam program revitalisasi posyandu di daerah itu.
“Posisi BKKBN sangat strategis. Saya harap bisa mengambil peran dalam posyandu keluarga di NTB . Mari kita bersinergi bersama. Saya undang agar kita bisa berkolaborasi,” ujarnya saat membuka rapat kerja daerah (Rakerda) Program Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana (BanggaKencana) Tahun 2020 di Mataram, Rabu.
Wagub mengapresiasi BKKBN yang menurutnya sudah banyak berbenah, khususnya dalam mengemas program-programnya.
“BKKBN sekarang sudah berusaha agar program – programnya terlihat menarik. Saya sangat mengapresiasi, jika kita pandai mengemasnya seperti ini, tentu akan menarik dan tidak akan ditolak begitu saja oleh masyarakat,” kata Rohmi.
Menurut Wagub, karena program BKKBN menarik, anak-anak muda menjadi tertarik dan peduli, manajemennya juga kini lebih tertata. Untuk itu, ia optimistis jika BKKBN menjaga sinergitas, akan diikuti oleh kesuksesan.
“BKKBN harus sinergi dengan berbagai pihak, khususnya Tim Penggerak PKK. Bersama kita harus sudah selangkah, seayun, jika kita berbicara NTB,” jelasnya.
Wagub mengingatkan pekerjaan rumah di NTB masih sangat banyak. Untuk itulah pemerintah terus berikhtiar, salah satunya melalui revitalisasi posyandu.
“Provinsi NTB masih punya banyak PR, walau peningkatan sudah sangat banyak, akan tetapi karena beban kita masih sangat banyak, kita butuh butuh upaya yang luar biasa. Entah itu laju kepadatan penduduk, masalah remaja, pernikahan usia anak, dan sebagainya. Untuk itu NTB harus bisa mengintervensi khususnya pada sistem, sehingga kami meluncur program unggulan revitalisasi posyandu yang berbasis posyandu keluarga,” jelasnya.
Wagub mengatakan, posyandu keluarga saat ini menjadi ujung tombak terdepan di seluruh dusun dalam memberikan edukasi dan pelayanan kesehatan, baik untuk bayi, remaja hingga lansia. Awalnya dari 7.300 posyandu yang ada di NTB, hanya 87 saja yang sudah berbasis posyandu keluarga, namun saat ini sudah mencapai 1.300 posyandu keluarga.
“Kini di Dompu, Lombok Barat, Bima dan seluruh Kabupaten lain ingin juga seluruh posyandunya menjadi 100 persen posyandu keluarga. Tepuk tangan untuk seluruh kabupaten/kota se NTB, untuk seluruh desa dan dusun se-NTB,” ucapnya.
Wagub yakin posyandu keluarga bisa menjadi solusi permasalahan kesehatan dan sosial di NTB mulai dari gizi buruk, pernikahan usia anak, narkoba, buruh migran ilegal, pasung, dan permasalahanan lingkungan lainnya bisa ditangani setahap demi setahap.