Ambon (ANTARA) –
Warga di wilayah terluar Provinsi Maluku di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dan Maluku Barat Daya (MBD) membutuhkan program pembangunan dari pemerintah provinsi maupun pusat untuk membangun infrastruktur dan program pemberdayaan bagi mereka.
“Di Pulau Babar, Kabupaten MBD misalnya, sebagian besar masyarakat meminta agar jalan lingkar di sana dapat dibangun,” kata anggota komisi III DPRD Maluku, Anos Yeremias di Ambon, Senin.
Harapan masyarakat disampaikan saat legislator asal daerah pemilihan (Dapil) dua kabupaten ini melakukan kunjungan reses selama sepekan di wilayah itu.
“Makanya kami sudah berkoordinasi dengan para pejabat di Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) XVI/ Ambon dan mereka sudah memasukannya ke Resntra Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR,” ujar Anos.
Khusus untuk jalan lingkar Babar itu mencapai 101 KM, di mana penanganan oleh Provinsi Maluku 45,5 KM , sedangkan yang diusulkan untuk ditangani melalui APBN sepanjang 56 KM.
“Saat ini sudah dibangun jalan dari Tepa ke Desa Tela, kemudian telah dilakukan pembersihan dari Tela ke Dusun Masbua dan nantinya akan diteruskan ke Emplawas,” kata Anos.
Direncanakan hadir saat itu beberapa petinggi BPJN XVI/Ambon dan perwakilan dari Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, di mana mereka sudah menyanggupi untuk memperjuangkannya masuk dalam APBN.
Kemudian di Pulau Marsela ada jalan lingkar sepanjang 34 KM dan yang sudah selesai dibangun adalah 14,5 KM sehingga tersisa 15,4 KM yang akan diperjuangkan masuk dalam APBN, di mana masyarakat mengharapkan agar jalan itu harus cepat diselesaikan.
Sementara untuk setiap ruas jalan yang masuk ke desa-desa menjadi kewenangan Pemkab, baik KKT maupun MBD.
Kalau untuk ruas jalan di Pulau Moro, Kecamatan Molu Maru, Kecamatan Tanimbat Utara, KKT, tercatat masyarakat meminta dibangun jalan yang menghubungkan setiap desa yang ada di pulau itu seperti dari Adodo ke Tutunametal dan diteruskan ke Wadanpolu dan diupayakan tertampung dalam APBD 2022.
“Dari hasil reses anggota DPRD, kami akan menyampaikan kepada pimpinan komisi III DPRD Maluku untuk memperjuangkannya,” tandas Anos.
Jadi intinya masyarakat yang ada di KKT maupu BMB masih mengharapkan intervensi Pemprov Maluku dan pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur berupa jalan, jembatan, maupun pelabuhan.
“Masyaraakat juga mengharapkan adanya program pemberdayaan. Mudah-mudahan ke depannya ada intervensi Pemprov Maluku dalam bentuk pemberdayaan apakah itu terhadap para nelayan maupun petani rumput laut,” tandas Anos.
