Manokwari (ANTARA) – Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani menyebutkan pemerintah pusat menjamin akan membangun kembali sejumlah infrastruktur yang rusak pada kericuhan Agustus lalu.
“Seperti Gedung DPR Papua Barat di Manokwari, Gedung Majelis Rakyat Papua (MRP), namun tentunya harus ada sharing anggaran antara pusat daerah melalui APBD,” kata Wagub di Manokwari, Senin.
Pascakericuhan di daerah tersebut pada 19 hingga 21 Agustus lalu, sebut Lakotani, telah bertemu dengan Menteri Keuangan serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kebutuhan anggaran pembangunan sudah disampaikan dalam pertemuan itu.
Ia pun mengajak seluruh elemen di provinsi ini untuk menjaga stabilitas keamanan. Keamanan menjadi modal utama pembangunan serta stabilitas perekonomian masyarakat.
“Peristiwa 19 Agustus 2019 harus jadi pelajaran. Saat itu situasi benar-benar memprihatinkan, seluruh aktifitas pemerintahan lumpuh, begitu juga layanan publik seperti di rumah sakit dan pendidikan. Masyarakat juga tidak tenang menjalankan aktivitas,” ujarnya lagi.
Terkait kerukunan umat beragama Wagub mengungkapkan, Papua Barat memiliki nilai yang cukup memuaskan. Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPK) kerukunan antar umat beragama sangat baik.
“Apa yang baik ini harus kita jaga sama-sama. Semua pihak punya andil terkait hasil survei itu, dan mari kita pertahankan,” sebut Wagub lagi.
Dalam visi pemeritahan gubernur dan wakil gubernur Papua Barat saat ini, lanjut Lakotani, keamanan menjadi salah satu aspek utama yang ingin diwujudkan. Pemerintah daerah butuh dukungan masyarakat dan seluruh elemen yang ada.
Ia menyebutkan bahwa Pemprov Papua Barat, terus melakukan berbagai upaya pemulihan pascakericuhan terjadi. Dukungan masyarakat sangat penting agar peristiwa itu tidak terulang.
“Sekarang kita berharap, pemerintah pusat bisa segera merealisasikan janjinya untuk membantu pembangunan gedung-gedung pemerintahan yang rusak. Bagitu juga di daerah kita juga harus bisa menjamin Papua Barat aman untuk selamanya,” pungkasnya.
