Manokwari (ANTARA) – Tiga Kabupaten di Provinsi Papua Barat yaitu Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Sorong meraih predikat atau opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021.
Kepala BPK Perwakilan Papua Barat Muhammad Abidin saat menyerahkan LPH tiga kabupaten itu di Manokwari, Selasa, mengapresiasi kinerja sejumlah kabupaten itu dalam mengelola keuangan daerahnya masing-masing.
Meski demikian, masing-masing kabupaten diminta segera menindaklanjuti sejumlah rekomendasi yang disampaikan oleh BPK.
“Tidak didapati ketidak-patuhan tethadap perundang-undangan yang bernilai material dan mempengaruhi langsung terhadap laporan keuangan,” jelas Abidin.
Beberapa catatan yang disampaikan oleh BPK seperti masih lemahnya sistem pengendalian internal berupa pengelolaan anggaran jaminan kesehatan, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), realisasi anggaran perjalanan dinas dan pengendalian hibah serta bantuan sosial yang dalam laporannya belum sepenuhnya sesuai.
Abidin mengatakan setiap rekomendasi yang disampaikan oleh BPK itu harus segera ditindaklanjuti dalam tenggat waktu paling lama 60 hari setelah LHP diterima oleh masing-masing pemerintah daerah.
Ketiga kabupaten yang meraih predikat opini WTP dari BPK RI itu bukan baru pertama kali.
Kabupaten Sorong tercatat sudah sembilan kali meraih predikat WTP dari BPK, Kabupaten Teluk Wondama sudah empat kali meraih predikat WTP dari BPK, sementara Kabupaten Manokwari sudah tiga kali meraih predikat WTP dari BPK.
Sebelumnya Pemprov Provinsi Papua Barat juga memperoleh opini WTP dari BPK.
Saat ini BPK RI masih menyelesaikan pemeriksaan terhadap LKPD tahun anggaran 2021 sembilan kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat.
Hadir dalam acara penyerahan LHP BPK RI terhadap LKPD tiga kabupaten itu yakni Bupati Manokwari Hermus Indou, Bupati Teluk Wondama Hendrik S Mambor, Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Sorong Adi Bramatyo, Ketua DPRD Manokwari Yustus Dowansiba, Ketua DPRD Teluk Wondama Herman Sawasemariay serta Ketua DPRD Kabupaten Sorong Habel Yadanfle.
