Makassar (ANTARA) – Tuntutan pengemudi soal penyesuaian tarif baru bagi transportasi daring (online) sebesar Rp6.500 per tiga kilometer di Makassar, Sulawesi Selatan, harus kandas sebab masih menunggu pengesahan draf Peraturan Gubernur (Pergub) Sulsel.
“Saya minta mereka bersabar menunggu paling lama sebulan, dan bisa saja paling cepat satu minggu. Kalau sudah keluar langsung saya sampaikan,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Sulsel, Syamsibar, Kamis.
Hal itu berkaitan dengan tuntutan pengemudi Daring yang tergabung dalam Gerakan Driver Online Makassar (GROM) mendesak agar penyesuaian tarif yang diberlakukan aplikator, harus segera diputuskan.
Ia mengatakan, saat ini draf Pergub soal kenaikan tarif sedang dalam proses konsultasi ditingkat Dirjen Perhubungan Darat. Bahkan, dia sudah menyampaikan dokumen tersebut kepada Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah melalui Sekretaris Daerah, hingga bertemu dengan pihak Dirjen Perhubungan Darat.
Mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulsel ini sedang memperjuangkan penyelarasan tarif semua penyedia jasa agar tidak terjadi persaingan tidak sehat.
“Tentu kita perjuangkan nasib para adik-adik ini (pengemudi) yang berkaitan dengan kesejahteraan mereka,” tambahnya.
Menanggapi soal itu,Ketua Komisi D DPRD Sulsel Jhon Rende Mangonta meminta Pemprov Sulsel melalui Dishub segera menyelesaikan persoalan tersebut yang sudah berlarut larut. Kendati demikian, pihaknya tidak bisa memutuskan bila belum ada kajian, mengingat ada aturannya.
Politisi asal Partai Golkar dari Kabupaten Toraja ini juga meminta para pengemudi untuk tetap bersabar menunggu terbitnya Pergub, apalagi ini masalah penyesuaian tarif sudah dalam proses
“Informasinya, Sekda kan sudah menindaklanjuti dan sedang dikonsultasikan ke Dirjen Perhubungan untuk diterbitkan SK sesuai tuntutan pengemudi Rp6500 per satu kali buka pintu dan dengan jarak tiga kilometer,” ungkap dia.
Jhon pun sepakat bersama Dishub Sulsel untuk memperjuangkan kesejahteraan para pengemudi Daring, Karena diketahui belum masuk dalam kelompok kerja di Dinas Tenaga Kerja setempat.
“Mereka mesti harus mendapatkan perlindungan, makanya kami akan mendorong para pengemudi ini masuk ke dalam bagian Dinas Ketenagakerjaan,” paparnya menyarankan.
Sebelumnya, puluhan pengemudi daring tergabung dalam GROM mendatangi kantor DPRD Sulsel mendesak agar penyesuaian tarif diberlakukan segera. Selain itu, mereka mengeluhkan tarif yang diberlakukan selama ini terlalu rendah dan harus dinaikkan pada ambang batas yang ditentukan.
“Kami minta agar dinaikkan, supaya para pengemudi bisa menutupi biaya operasionalnya. Kami ingin agar semua aplikator disamakan tarifnya. Sudah tiga bulan tuntutan ini belum direalisasikan,” sebut Koordinator aksi Muhammad Istiqlal, usai rapat di kantor DPRD Sulsel.
