Ternate (ANTARA) – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Ternate, Maluku Utara membahas rencana kenaikan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan pemkot setempat pada 2020.
“TTP itu akan dinaikkan secara bertahap, bukan sekarang ini yang baru diusulkan TTP,” kata Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman di Ternate, Rabu.
Ia mengatakan untuk 2018 pegawai juga mendapatkan uang makan dan minum sebagai bagian dari wujud perhatian pemkot terhadap pegawai.
“Pemkot Ternate memang telah anggarkan uang makan-minum bagi PNS melalui APBD dan pemerintah tetap memberikan perhatian bagi PNS, terutama dalam memenuhi kesejahteraannya,” kata dia.
Hanya saja, katanya, kondisi keuangan Pemkot Ternate beberapa tahun terakhir masih turun sehingga belum bisa dinaikkan TTP.
“Kami berencana untuk tahun depan dibuat simulasi agar semua bisa dapat, mau itu PTT dan PNS, yang penting ada kenaikkan meskipun secara bertahap,” katanya.
Dia memastikan pada 2020, seluruh PTT yang sekitar 2.000 orang itu akan mendapatkan kenaikan gaji cukup signifikan untuk menunjang peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat.
“Tentunya kenaikan gaji PTT ini harus diimbangi dengan pelayanan dan disiplin dalam menjalankan tugasnya,” kata dia.
Honor atau gaji yang diberikan kepada PTT di lingkup Pemkot Ternate pada tahun ini Rp500 ribu untuk mereka yang berijazah SMA dan Rp750 ribu untuk mereka yang berijazah sarjana.
Dia mengakui besaran honor itu terhitung kecil jika dibandingkan dengan beban biaya hidup di Ternate yang tinggi, sehingga seharusnya dinaikkan minimal setara upah minumum kota (UMK), dimana untuk lulusan SMA atau sederajat menjadi Rp1,5 juta per bulan, sedangkan mereka yang ijazah sarjana menjadi Rp2 juta.
Oleh karena itu, dirinya meminta agar data para PTT harus betul-betul diverifikasi, terutama mereka yang masih aktif menjalankan tugasnya, sedangkan PTT tidak aktif harus diberhentikan sehingga tak lagi membebani anggaran daerah
