Manokwari (ANTARA) – Rektor Universitas Negeri Papua (Unipa) Manokwari DR Meky Sagrim memastikan pada 2023 lembaga pendidikan yang dipimpinnya itu akan meluluskan 80 orang dokter yang akan mengabdi di wilayah Papua Barat.
“Kami memperkirakan pada April 2023 ada sekitar 80 tenaga dokter lulusan Unipa yang siap mengabdi di Papua Barat,” kata Meky Sagrim di Manokwari, Jumat.
Unipa membuka jurusan ilmu kedokteran sejak 2014 dengan kampus yang terletak di Sorong.
Selama tujuh tahun berdiri, jurusan ilmu kedokteran Unipa telah empat kali mewisuda sarjana kedokteran (S.Ked).
Meski demikian, para dokter lulusan Unipa itu belum bisa mengabdi di lingkungan pemerintah daerah.
Baru pada 2021 Program Studi Profesi Dokter (PSPD) Unipa mendapatkan izin operasional dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek.
Dengan dasar itu, kata Meky Sagrim, para lulusan PSPD Unipa baru akan dinyatakan lulus dan siap mengabdi di tengah masyarakat pada 2023.
Dia menambahkan bahwa PSPD merupakan tahap profesi pada pendidikan kedokteran yang dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran klinik dan pembelajaran komunitas dengan berbagai tingkat dan bentuk pelayanan kesehatan, bertujuan untuk memenuhi kompetensi mahasiswa sebelum dinyatakan sebagai dokter.
Meky Sagrim mengakui ada banyak permasalahan yang dihadapi Unipa dalam mengelola fakultas kedokteran.
Sebelumnya Fakultas Kedokteran Unipa berada di bawah pengampuan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Saat ini sudah dialihkan pada Asosiasi Ilmu Pendidikan Kedokteran Indonesia Kawasan Timur Wilayah 6.
“Kami harus berganti pengampuan fakultas kedokteran, karena tenaga ahli dari Unipa sangat kurang untuk jurusan ini,” ujarnya.
Di sisi lain, Unipa juga terkendala dengan anggaran pendidikan untuk membiayai operasional fakultas kedokteran yang kampusnya berlokasi di Sorong.
Semula sumber dana untuk membiayai Fakultas Kedokteran Unipa berasal dari dana Otonomi Khusus (Otsus), yang saat itu masih dikelola oleh Pemprov Papua Barat. Namun sejak revisi UU Otsus, yaitu dari UU Nomor 21 Tahun 2001 menjadi UU Nomor 21 Tahun 2021, dana Otsus diserahkan langsung ke kabupaten/kota masing-masing.
Meky Sagrim berharap Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Watepauw yang baru dilantik pada Kamis (12/5) dapat memfasilitasi pembicaraan anggaran pendidikan dari sumber dana Otsus kabupaten/kota di Papua Barat untuk mendukung operasional Fakultas Kedokteran Unipa.
