Pokja DPRD Sulsel bahas pelepasan sembilan aset pemprov

Makassar (ANTARA) – Kelompok Kerja (Pokja) hibah aset DPRD Provinsi Sulawesi Selatan kembali membahas hasil kunjungan kerja atas permohonan sembilan lahan yang merupakan aset pemerintah provinsi untuk diserahkan kepada pemerintah daerah di kantor dewan, Senin

Sembilan aset tersebut masing-masing dua lahan kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan status lahan Rumah Jabatan Bupati di Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep). Status lahan Rumah Jabatan Wakil Bupati di Kabupaten Bantaeng. Lahan ditempati Dinas Catatan Sipil (Capil) di Kabupaten Bulukumba.

Selanjutnya, lahan Pelabuhan Patumbukan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Lahan pekuburan di Kabupaten Toraja dan lahan kantor Samsat Mappanyukki di Kota Makassar.

“Setelah kita melakukan pemantauan di  Toraja, memang lahan itu sudah seharusnya diserahkan untuk pekuburan. Hanya saja luas lahan dua hektare itu diatas gunung jadi perlu ada perbaikan,” ujar anggota Pokja, Rahma Pina saat rapat internal di kantor DPRD Sulsel, Makassar, Senin.

Luas lahan itu, kata dia,  tidak hanya diperuntukkan dibagi warga untuk pekuburan Nasrani tapi juga umum. Sehingga, tidak ada alasan Pemprov tidak memberikannya karena itu bersifat usulan. 

Begitupun lahan kantor Samsat di jalan Mappanyukki dan gedung Angin Mammiri di depan Mal Mtos Kota Makassar juga masuk pengusul untuk dilepas.

Sementara tim Pokja lainnya Fachruddin Rangga yang melaksanakan kunjungan di Kabupaten Pangkep mengungkapkan, ada dua lahan Pemprov yang ditempati IPDN berstatus kepemilikan Pemprov, selanjutnya lahan Rumah Jabatan Bupati setempat

“Seharusnya itu juga diserahkan untuk dikelola Pemda, sudah lama mereka mengajukan surat hibah, tapi direspon lambat. Sebab, Pemkab Pangkep akan kesulitan mengangarkan pembangunan bila tidak jelas status pengeloaannya,” beber dia.

Sedangkan tim pokja di Kabupaten Bulukumba, seperti disampaikan Arum Spink mengungkapkan lahan yang kini di tempati Dinas Catatan Sipil (Dukcapil) masih aset Pemprov Sulsel, sehingga untuk mengusulkan anggaran dari pusat sepertinya sulit.

“Kita fokus hanya Dukcapil itu, di lahan perkebunan (aset Pemprov) yang ada sertipikatnya. Pada prinsipnya, kami di Pokja setuju diberikan ke Pemda karena dianggap sudah mendesak untuk mendapatkan anggaran bila itu menjadi asetnya,” kata dia.

Namun dari penelusuran, sebut dia, ada objek lain yang ternyata juga dimohonkan Pemda kepada Pemprov untuk dilepaskan  yakni lokasi untuk Dinas Perdagangan yang disebut-sebut milik pemerintah pusat.

“Ternyata usulan Bupati Bulukumba ada dua objek, sementara ditindaklanjuti Pemprov hanya satu. Dan ternyata lahan di lokasi Dinas Perdagangan bukan milik pemerintah pusat, tapi atas nama Pemprov, kami sudah dapat datanya,” beber pria akrab disapa Piping itu.

Tim Pokja lainnya yang melakukan pemantauan di Kabupaten Selayar, melalui  Azhar Arsyad mengungkapkan, Dinas Perhubungan setempat telah meminta agar lahan di Pelabuhan Patumbukan seluas 13 hektare bisa segera dibebaskan.

Kendati demikian, lahan tersebut hanya lima hektare memiliki sertipikat, dan delapan hektare baru dibebaskan setelah uang sisa pembebasan pembayaran lahan untuk bandara Aroepala dialihkan kesana.

Ketua Pokja Hibah Aset Pemprov Sulsel, Sri Rahmi dalam rapat internal itu mengatakan, hasil dari konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) disebutkan, untuk penyerahan aset dari pemerintah ke pemerintah tidak mesti ada persetujuan dewan, dengan peruntukannya jelas yakni untuk fasilitas umum dan atau pembangunan kantor pemerintah.

Hanya saja dalam Peraturan Daerah (Perda) di Sulsel  juga mengatur hal lain bahwa setiap aset pemerintah yang ingin dilepas harus sepengetahuan dewan, karena sebagai bagian dari pengawasan.

“Ada sembilan objek yang diajukan untuk dilepaskan Pemprov menurut hasil kajian mereka. Rapat kerja selanjutnya akan kita undang BPN, pihak Pemprov dan kalau perlu kejaksaan untuk memperjelas status lahan yang akan diserahkan nantinya,” tambah dia.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )