Makassar (ANTARA) – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, meminta organisasi perangkat daerah (OPD) menyatukan sikap dan komitmen dalam menjalankan program pembangunan di daerah itu.
Andi Sudirman Sulaiman di Makassar, Kamis, menyampaikan perlunya sinergitas antara pemerintah provinsi dan juga legislatif dalam mengawal pembangunan daerah melalui aspirasi yang diterima para legislator di lapangan.
“Kami butuh orang ke lapangan, kami punya mitra ada 85 (legislator provinsi) dan bisa dibayangkan kalau semuanya kita sinergikan dan berapa kabupaten kota yang memberikan aspirasi dengan baik, kami bisa bersinergi. Tinggal arah sinergi yang perlu kita perbaiki,” ujarnya.
Sehingga, kata Andi Sudirman, ada tahapan-tahapan prioritas yang tentu hadir dari kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan juga para legislator.
Bahkan, Plt Gubernur menginginkan dalam setiap kunjungannya ke daerah, ada legislator dari provinsi maupun dari kabupaten kota setempat yang ikut serta mengawal dan melihat langsung kondisi pembangunan dan perekonomian di daerah.
“Ini cara kami manfaatkan cara cepat menguasai lapangan dengan menerima masukan dari tim legislatif dan semua dirangkum dalam catatan,” ujarnya pada Musrenbang dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2022.
Dalam momentum Musrenbang tersebut, Andi Sudirman mengaku akan mengeluarkan keputusan berdasarkan aspirasi dari bawah untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
“Keputusan bottom up ketika diproses secara administratif dan memungkinkan itulah keputusan saya. Saya tidak mau top down, kalau top down bahaya dipaksa-paksa nanti saya masalah, mereka bermasalah, memasalahkan orang, memasalahkan juga diri sendiri,”jelasnya.
Plt Gubernur juga menyampaikan sudah memetakan kondisi jalan di Sulsel, baik jalan nasional maupun jalan strategis provinsi yang menghubungkan jalan kabupaten dengan kabupaten, untuk melihat kondisi jalan agar bisa dikerjakan dengan baik.
“Data tersebut juga untuk dicocokkan dengan data yang disampaikan oleh netizen, itu sebagai upaya untuk meminimalisir persoalan jalan dan akhirnya persoalan itu dirangkum dan dihitung dalam bentuk uang,” tuturnya.
Dengan begitu, ia menilai, pendataan jalan rusak yang telah dipetakan ini diketahui membutuhkan anggaran perbaikan sebesar Rp400 miliar.
“Itu baru jalan provinsi yang menghubungkan antar kota ke kota, belum jalan provinsi yang menjadi alternatif yang menghubungkan dari kota ke kota,” urainya.
