Makassar (ANTARA) – Wakil Sekretaris DPD I Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan Zulham Arief menyebut kekisruhan atau riak-riak yang terjadi selama pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Golkar di Kabupaten Sinjai, hanya bagian dari dinamika politik dalam kepengurusan organisasi kepartaian.
“Riak-riak yang terjadi pada Musda DPD II Golkar Sinjai itu merupakan dinamika biasa yang terjadi pada setiap organisasi,” ujar Zulham saat dikonfirmasi dari Makassar, Rabu.
Musda Partai Golkar di Kabupaten Sinjai telah terlaksana pada Sabtu (26/6), dan Andi Kartini Ottong yang kini menjabat Wakil Bupati Sinjai terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD II Golkar Sinjai.
Namun, belakangan pemilihan secara aklamasi itu ditentang sejumlah pengurus yang kemudian menolak hasil Musda itu. Hanya saja, mereka yang menentang hasil Musda itu sudah lebih dulu dipecat dari kepengurusan di Partai Golkar oleh Ketua Golkar Sulsel HM Taufan Pawe sebelum Musda digelar.
Sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt) Golkar Sinjai Iskandar Latief dipecat karena tidak mau mengikuti skenario dari DPD I Golkar Sulsel yang menginginkan calon tunggal untuk dipilih secara aklamasi. Padahal, ia sudah membuka pendaftaran yang diikuti dua calon yakni Andi Kartini Ottong dan Kahar Kantao.
Karena membantah arahan DPD I Golkar Sulsel, Iskandar pun diganti oleh Nasran Mone sebagai Plt Golkar Sinjai, bersamaan dengan lima Pimpinan Kecamatan (Pincam) Golkar yang mendukungnya. Selanjutnya, Nasran mengelar Musda ulang, dan hanya Kartini Ottong yang mendaftar hingga terpilih secara aklamasi.
“Saya diperintahkan memenangkan salah satu calon. Saya pun menolak itu, dan saya bilang jangan kebiri hak politik pemegang suara. Jangan kebiri kedaulatan mereka. Karena saya tidak ingin melakukan kekerasan politik,” ungkap Iskandar.
Salah satu dari lima Pincam Golkar Sinjai Andi Fitra Fajar yang dipecat sebelum Musda juga membenarkan adanya pemaksaan kehendak hingga hak pilihnya dikebiri. Ia pun bersama empat Pincam yang telah dipecat sepakat kala itu menolak didikte pengurus provinsi.
Imbas dari polemik itu pun berkepanjangan mulai penolakan kepemimpinan HM Taufan Pawe selaku ketua, hingga kantor Golkar Sinjai di Jalan Abdul Latief, Kecamatan Sinjai Utara, dirusak oknum saat mengelar aksi protes. Kini, kasus pengrusakan itu sedang ditangani Polres Sinjai.
Terkait kekisruhan itu, Wakil Sekretaris DPD I Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan Zulham Arief menjelaskan penyebab riak-riak di Sinjai itu sudah menjadi rahasia umum di internal Golkar.
Mengenai keputusan Ketua DPD I Golkar Sulsel HM Taufan Pawe memberhentikan beberapa pengurus tidak lepas dari koordinasi dengan petinggi DPP Partai Golkar, sebelum dan sesudah Musda DPD II Golkar Sinjai.
“Kader itu harus menjaga marwah partai. Bukan menimbulkan intrik-intrik. Tetapi yang buat keributan ini hanya secuil saja. Terbukti Musda Golkar Sinjai yang dimenangkan kader tulen kita, Andi Kartini terpilih tanpa keributan sama sekali. Sangat kondusif waktu itu (Pemilihan),” kata Zulham.
Pihaknya pun membantah jika disebut proses pemilihan tersebut cacat administrasi.
“Pada kenyataannya, seluruh organisasi sayap, pendiri, dan didirikan, pimpinan kecamatan serta seluruh anggota Fraksi Golkar Sinjai hadir saat Musda. Bahkan, proses seleksi dilaksanakan fit and proper tes atau uji kepatutan dan kelayakan,” ujar Zulham.
