Penerimaan Pajak Sulbar Turun, DPRD Temukan Banyak Perusahaan Masih Gunakan NPWP Luar Daerah

Harly

MAMUJU – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulbar Muh. Hatta Kainang menemukan banyak perusahaan yang masih menggunakan nomor pokok wajib pajak (NPWP) dari luar daerah.

Hal ini berimbas pada penurunan penerimaan pajak daerah Sulbar.

Menurut Hatta, dana bagi hasil dari pajak penghasilan Sulbar mengalami penurunan tiap tahun.

Pada 2023, Provinsi Sulbar menerima dana bagi hasil dari pajak penghasilan (DBH PPh) sekira Rp 10 miliar. Sementara tahun 2024 ini, daerah hanya mendapat Rp sekira 9 miliar.

“Saya tadi berkunjung ke Dirjen Perbendaharaan Sulbar, ternyata masih banyak perusahaan yang masih gunakan NPWP luar Sulbar, terutama perusahaan pabrik kelapa sawit,” ujar Hatta Kainang, Kamis, 18 April 2024.

Kondisi tersebut dinilai sangat merugikan Provinsi Sulbar utamanya dari pendapatan DBH Penghasilan, utamanya PPh pasal 21, PPh pasal 25, dan pasal 29.

Dia meminta pemerintah provinsi mewajibkan setiap perusahaan menggunakan NPWP Sulbar.

“Korporasi yang tidak ber-NPWP Sulbar segera diberikan instruksi utamanya perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang ada di Pasangkayu, Mateng dan Mamuju,” jelasnya.

Related Post

Leave a Comment

Ads - Before Footer