Mataram (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai menyalurkan bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang untuk warga di Kabupaten Lombok Tengah.
Direktur Utama PT Gerbang NTB Emas (GNE) Samsul Hadi di Mataram, Jumat mengatakan penyaluran JPS Gemilang sudah dilaksanakan sejak Kamis (14/05). Meski penyaluran bantuan paket bantuan dari Pemprov NTB ini sempat tertunda karena Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah saat itu belum menyelesaikan verifikasi dan validasi data.
“JPS Gemilang tahap pertama yang sudah difinalkan berdasarkan data perpaduan Pemprov NTB dengan Pemkab Lombok Tengah akan menyasar 15.997 KK dengan pola pembagian yang sama seperti kabupaten lainnya,” ujarnya .
Ia menjelaskan, bantuan tersebut diserahkan ke pemerintah desa masing-masing oleh PT GNE yang dimulai dari Kecamatan Batukliang dan selanjutnya direncanakan distribusi dilakukan selama empat hari untuk menuntaskan seluruh desa di kabupaten tersebut.
Selain di Kecamatan Batukliang, Kecamatan Jonggat juga sudah menerima bantuan JPS Gemilang. Misalnya di Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, paket bantuan JPS Gemilang sudah terdistribusi. Dari progress penyaluran bantuan di Lombok Tengah terlihat di hari pertama sudah 12 persen paket yang tersalurkan.
PT GNE yang ditunjuk sebagai distributor dan penanggung jawab pengiriman JPS Gemilang memang harus menunggu data dari Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang dikirimkan melalui Dinas Sosial Provinsi NTB.
“Data dari Pemkab Lombok Tengah belum fix pada waktu jadwal pembagian JPS tahap satu, sehingga khusus untuk Lombok Tengah mengalami keterlambatan,” ujar Hadi.
Hadi menegaskan bahwa PT GNE sebagai penanggung jawab pengiriman JPS Gemilang telah berkomitmen menyelesaikan distribusi paket bantuan kepada seluruh penerima secepat mungkin.
“GNE berkomitmen menuntaskan tugas dan sebisa mungkin ke depannya akan lebih cepat dan lebih baik,” katanya.
Sampai saat ini, JPS Gemilang tahap pertama sudah hampir mencapai 90 persen dari 105.000 paket bantuan yang didistribusikan. Selanjutnya untuk JPS Gemilang tahap II akan menyasar sebanyak 125.000 penerima. Artinya ada penambahan kuota sebanyak 20 ribu paket pada tahap II ini sesuai dengan hasil keputusan rapat finalisasi JPS yang dipimpin Gubernur NTB H Zulkieflimansyah.