“Prestasi DIY harus ditiru oleh daerah-daerah lain. ASN harus profesional melaksanakan tugas tata kelola pemerintahan dengan baik. Seperti yang dilakukan DIY, perencanaan, anggaran serta evaluasi harus dilaksanakan dengan optimal,” kata Tjahjo Kumolo
Yogyakarta (ANTARA) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kembali menetapkan predikat “AA” atau terbaik untuk Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2019.
Piagam penghargaan itu diserahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) RI, Tjahjo Kumolo kepada Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, di Yogyakarta, Senin.
“Prestasi DIY harus ditiru oleh daerah-daerah lain. ASN harus profesional melaksanakan tugas tata kelola pemerintahan dengan baik. Seperti yang dilakukan DIY, perencanaan, anggaran serta evaluasi harus dilaksanakan dengan optimal,” kata Tjahjo Kumolo.
Menurut Tjahjo, Pemprov DIY mampu memangkas 3.000 program di tingkat provinsi menjadi 800 program. Dengan cara itu, kualitas dan hasil yang diinginkan bisa tercapai dengan lebih efektif dan efisien.
Apabila seluruh daerah menerapkan seperti yang diterapkan Pemprov DIY, menurut dia, maka efisiensi akan merata terwujud di Indonesia. “Saya mohon kepala daerah untuk studi tiru bisa ke DIY,” kata dia pula.
Baca juga: Tjahjo minta seluruh daerah meniru akuntabilitas kinerja Pemda DIY
Melalui SAKIP, menurut dia, instansi pemerintah dituntut untuk fokus pada pencapaian prioritas pembangunan nasional. Hal itu diwujudkan melalui perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, efektif, dan efisien serta monitoring dan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang dilakukan secara konsisten dan berkala.
Gubernur DIY Sri Sultan HB X mengatakan bahwa capaian DIY pada SAKIP itu didapat melalui proses yang panjang.
Menurut dia, DIY terus mengupayakan inovasi produktif yang mengedepankan aspek pelayanan dan berorientasi hasil.
“DIY selalu mengupayakan efektivitas birokrasi melalui budaya pemerintahan yang peka terhadap perubahan, beradaptasi dengan teknologi informasi, dan melayani dengan sepenuh hati, juga berintegritas kuat sehingga mampu menjauhkan dari perilaku koruptif,” kata Sultan HB X pula.
Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2020