Sengkang, Sulawesi Selatan (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, berupaya memperjuangkan sebanyak 123 Honorer di kabupaten setempat untuk diangkat menjadi CPNS.
“Saat ini ada ribuan Honorer K2 yang belum terakomodasi oleh Pemerintah menjadi CPNS. Namun yang paling mendesak adalah adanya 123 Honorer K2 yang sudah dinyatakan lulus tes CPNS oleh Kemenpan RB sejak tahun 2014, namun hingga hari ini belum mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP),” kata Sekretaris Kabupaten Wajo H Amiruddin saat menerima Legislator Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB H Andi Muawiyah Ramli yang melakukan kunjungan dapil di Kabupaten Wajo, Jumat (7/2/2020).
Amiruddin menambahkan salah satu upaya yang dilakukan Pemkab Wajo dengan menyurat kepada Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional IV Makassar yang isinya pertanggungjawaban mutlak dari bupati bahwa ketika diangkat akan ditempatkan di sekolah negeri, surat pernyataan Bupati menyiapkan gaji di APBD, serta kesediaan menyiapkan anggaran Diklatsar dan Diklat Pra Jabatan.
Sementara Legislator Komisi X DPR RI H Andi Muawiyah Ramli mengatakan pihaknya akan terus berupaya untuk memperjuangkan ketidakpastian nasib Honorer K2.
Menurutnya, kondisi yang dialami Honorer K2 ini tidak hanya terjadi di Wajo tetapi hampir di seluruh daerah.
“Saya ikut merasakan terhadap kondisi yang dialami oleh para tenaga honorer yang sampai saat ini masih belum diakomodir. Sebagai bentuk komitmen perjuangan terhadap nasib Honorer K2 ini, saya bersama teman-teman di Komisi X DPR RI Panitia Khusus (Pansus) akan memperjuangkan honorer K2,” ujar Andi Muawiyah Ramli yang juga mantan Komisaris PT Petrokimia ini.
