Manokwari (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya menjamin keamanan daerah itu saat 76 petugas dari Badan Pusat Statistik (BPS) melaksanakan Sensus Pertanian pada 1 Juni-31 Juli 2023. “Jaminan keselamatan petugas sudah clear, wilayah Maybrat sekarang di bawah pantauan pemerintah,” kata Penjabat Bupati Maybrat Bernhard E Rondonuwu saat dihubungi ANTARA dari Manokwari, Papua Barat, Rabu. Ia menjelaskan bahwa 76 petugas nantinya didampingi oleh 24 kepala distrik dan 259 kepala kampung, sehingga pendataan terlaksana dengan maksimal. Namun, ada beberapa wilayah yang disarankan agar tidak dilakukan sensus karena sebagian besar penduduknya masih berada di daerah pengungsian pasca-konflik bersenjata pada awal September 2021. Wilayah yang dimaksud adalah Aifat Timur, Aifat Timur Tengah, Aifat Timur Jauh, dan Aifat Timur Selatan. Selain itu, pergerakan petugas sensus di empat wilayah tersebut harus dilakukan pendampingan dari pemerintah dan pihak keamanan. “Jadi saya putuskan fokus sensus sampai ke wilayah Fankario saja, tepatnya di Pos Satgas TNI,” jelas Bernhard. Menurut dia pelibatan pemerintah distrik dan kepala kampung, memudahkan proses pengambilan data masyarakat oleh petugas sensus. Pemerintah daerah dan BPS Kabupaten Sorong Selatan tetap melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan sensus melalui posko bersama. Ia mengatakan apel siaga pelepasan 76 petugas Sensus Pertanian 2023 di Kabupaten Maybrat telah diselenggarakan pada Selasa (30/5). “Ada posko di kantor untuk monitor pergerakan petugas sensus setiap hari,” ucap Bernhard Rondonuwu. Pelaksanaan tugas Kepala BPS Papua Barat Johannis Lekatompessy menuturkan sebelum pelaksanaan sensus terlebih dahulu dikoordinasikan dengan masing-masing pemerintah kabupaten dan kota di dua provinsi (Papua Barat dan Papua Barat Daya), termasuk Maybrat. Hal itu bermaksud agar proses pengambilan data masyarakat mendapat dukungan dari pemerintah daerah, distrik, dan kampung. Setelah itu, kata dia, Pemerintah Daerah Maybrat menyosialisasikan manfaat dan tujuan pelaksanaan sensus kepada kepala distrik dan kepala kampung. Dukungan langsung dari kepala distrik dan kampung telah terbukti pada keberhasilan pendataan awal registrasi sosial ekonomi (Regsosek) tahun 2022. “Kalau kita tidak koordinasi dengan Pemerintah Maybrat, petugas kita pasti khawatir,” jelas Lekatompessy.
