Papua Barat bentuk satgas komoditas unggulan

Manokwari (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Papua Barat membentuk satuan tugas (Satgas) untuk mengoptimalkan pengembangan sebanyak lima komoditas unggulan di daerah tersebut.

“Ada lima komoditas yang sedang didorong pengembangannya di Papua Barat yaitu kopi, kakao, rumput laut, pala dan kelapa dalam. Ekowisata juga masuk di dalamnya,” ucap Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Papua Barat, Charlie Heatubun di Manokwari, Kamis.

Dia menyebutkan bahwa draf struktur Satgas sudah diajukan ke Biro Hukum Setda Papua Barat. Dalam waktu dekat diharapkan gubernur menerbitkan surat keputusan (SK) bagi mereka.

Menurut dia, struktur Satgas terdiri atas komposisi yang cukup lengkap, meliputi perwakilan dari pemerintah daerah, lembaga vertikal, pelaku usaha, BUMN hingga kalangan petani.

“Satgas ini seperti tim sukses dan statusnya adhoc. Tugasnya fokus untuk mengawal pengembangan komoditas unggulan Papua Barat dari hulu hingga hilir, termasuk membuka pasarnya,” katanya.

Dia mengutarakan harapannya agar setelah Satgas provinsi terbentuk, kabupaten kota juga melakukan hal yang sama, sehingga upaya pengembangan komoditas unggulan di provinsi tersebut berjalan lancar.

“Kerja Satgas fokusnya pada lima komoditas tadi, ditambah ekowisata, jadi jangan buang energi untuk komoditas lain dulu. Itu sudah keputusan gubernur, karena nanti menyangkut kebijakan anggaran dan lain-lain,” katanya lagi.

Dia menyebutkan saat ini pengembangan lima komoditas tersebut sedang berlangsung, bahkan sudah berproduksi dan masyarakat sudah menikmati hasilnya.

“Seperti pengembangan kakao di Manokwari Selatan, rumput laut di Teluk Wondama dan Raja Ampat, pala di Fakfak dan kopi di Pegunungan Arfak. Sudah berjalan, bahkan sebagian sudah kirim dan berhasil tembus di pasar global,” sebut Charlie dan menambahkan, lima komoditas ini masuk dalam program pertumbuhan ekonomi hijau pada skema pembangunan berkelanjutan di Papua Barat.

Selain pemerintah daerah, dukungan anggaran juga diberikan pusat melalui Kementerian Pertanian serta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal (PDTT). Bahkan donatur Internasional yang dibiayai pemerintah Kerajaan Inggris pun sejak tiga tahun lalu terlibat dalam program ini.
 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )