Organda NTB minta penyesuaian tarif penyeberangan Poto Tano-Kayangan

Mataram (ANTARA) – Para pengusaha yang tergabung dalam organisasi angkutan darat (Organda) Provinsi Nusa Tenggara Barat meminta pemerintah provinsi untuk melakukan penyesuaian tarif penyeberangan pada rute Pelabuhan Kayangan-Poto Tano.

Ketua DPD Organda NTB, Junaidi Kasum, mengatakan, tarif penyebrangan yang menggunakan tarif lama dengan acuan standar tarif Alas-Kayangan dengan hitungan 17 mil atau sebesar Rp465 ribu dinilai tidak tepat. Sebab, jarak tempuh Pelabuhan Kayangan di Kabupaten Lombok Timur dan Pelabuhan Poto Tano di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) hanya kurang lebih berjarak 11 mil atau setara sebesar Rp305 ribu.

“Jika dikalkulasikan biaya tarif yang ada itu sangat tinggi, maka perlu dilakukan penyesuaian. Ini karena tidak relevan dalam kondisi saat ini,” ujarnya di Mataram, Senin.

Merujuk perbandingan dengan tarif yang sudah disesuaikan di pelabuhan penyeberangan rute Ketapang dan Gilimanuk sebesar Rp165.000, maka tarif penyebrangan Poto Tano dan Kayangan dianggap paling mahal alias terlalu tinggi.

“Kita berharap agar tarif rute penyebrangan Kayangan-Poto Tano segera dilakukan penyesuaian sesuai jarak tempuh. Ini penting agar dimasa pandemi dengan sepinya penumpang dapat di mengerti kesulitan yang dihadapi para pengusaha kendaraan,” kata Junaidi.

Menurut Junaidi Kasum, kondisi ini sudah disampaikan kepada Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah bersama Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (FLLAJ) Provinsi NTB beberapa hari lalu, terkait kondisi yang dialami pengusaha dalam kondisi pandemi COVID-19 yang mengalami sepi akan penumpang. Bahkan, keberadaan taksi dan travel liar yang tidak berizin yang kini marak di jalanan wilayah NTB, harus segera di tindak tegas dan di tertibkan.

“Para pengusaha angkutan darat sudah jatuh ketimpa tangga di NTB. Maka, kita butuh intervensi pemerintah daerah dalam penertiban taksi dan travel liat. Termasuk, Terminal Mandalika yang juga penuh dengan preman dan taksi gelap, harus juga dilakukan penertiban,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan NTB, H Lalu Moh Faozal saat diminta tanggapan terkait permintaan Organda tersebut belum bisa dihubungi.
 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )