Manokwari (ANTARA) – Masyarakat Papua Barat pada awal April 2022 di Manokwari secara tegas menyampaikan Deklarasi mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Puan Maharani sebagai bakal Capres dan Cawapres 2024.
Melalui keterangan tertulis, Jum’at (01/04/2022), Ketua DPD Laskar Ganjar-Puan (LGP) Papua Barat Dominggus Mandacan mengungkapkan, sejarah mencatat bahwa di Papua banyak jasa Bung Karno dan Mas Pacul suami Megawati sebagai pilot tempur yang gugur di Tanah Papua.
Maka, lanjutnya, Kepala Suku Besar Arfak memberikan penghormatan setinggi-tingginya, dan saatnya Papua merah total mendukung Ganjar dan Puan serta memenangkan pasangan Capres-Cawapres itu di Tanah Papua nanti.
Disamping itu, sambung dia, sebagai Kepala Suku Besar Arfak, pihaknya meminta warga Papua Barat untuk menolak penundaan Pemilu dan mendukung Ganjar-Puan menjadi Capres dan Cawapres 2024 karena Tanah Papua ingin mempersembahkan Pemimpin Baru Indonesia di 2024 dengan Prototype Bung Karno.
Acara deklarasi dukungan bagi Ganjar-Puan itu sendiri dihadiri Ketua Dewan Pembina LGP, H Mochtar Mohamad serta jajaran DPP LGP lainnya. Selain itu hadir Ketua DPD LGP Papua Barat Dominggus Mandacan, didampingi Sekretaris DPD Papua Barat, dr. Rosaline Irene Rumaseuw dan Pengurus DPD serta DPC/Kota se-Papua Barat.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pembina LGP, H. Mochtar Mohamad mengatakan, dirinya merasa heran terkait adanya beberapa Menteri yang “mencari muka” dengan mengumpulkan para Kades untuk mendukung Presiden tiga periode serta bukannya mengurus masalah lonjakan harga kebutuhan pokok masyarakat.
Mengutip survey Saiful Mujani Research Consulting (SMRC), Mochtar mengemukakan, dalam tiga bulan terakhir ada lonjakan sentimen negatif atas kinerja Pemerintah dalam mengatasi harga-harga kebutuhan pokok, dari 27 persen pada Desember 2021 menjadi 41 persen pada Maret 2022.
Penilaian atas kinerja Pemerintah dalam mengatasi harga kebutuhan pokok pada bulan Maret 2022 itu bahkan terburuk dalam tiga tahun terakhir sehingga dikhawatirkan bisa mengarah ke skandal politik dan mengancam kredibilitas Pemerintah, bahkan Aroma ‘98 bisa saja terulang oleh ulah Kabinet yang banyak melakukan manuver politik diluar Konstitusi.
Mochtar juga mengemukakan, pengaruh isu penundaan Pemilu dan Presiden tiga periode telah menurunkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintah Jokowi, dari 71,7 pertsen turun menjadi 64,6 persen, berdasarkan survei SMRC yang dilaksanakan dari 13 sampai 20 Maret 2022.
