Ternate (ANTARA) – Manajemen PT Alga Bahari Berkesan menyayangkan sikap Pemkot Ternate, Maluku Utara (Malut) tidak mengucurkan anggaran ke perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pengelolaan rumput laut, sehingga aktivitasnya ditutup sementara karena tidak adanya modal usaha.
Direktur Umum (Dirut) PT Alga Bahari Berkesan, Sarman Saroden di Ternate, Senin, menyatakan, anggaran PT Alga tidak dicantumkan dalam APBD tahun anggaran 2020, sehingga BUMD yang bergerak di rumput laut ini ditutup sementara waktu karena tidak memiliki modal.
Menurut dia, kekecewan ini bukan saja pada anggaran melainkan pengangkatan Dirut PT Alga yang melalui tahapan tes kepatutan dan kelayakan oleh Pemkot Ternate.
Dia mengaku, anggaran yang tidak dicantumkan dalam APBD 2020 disebabkan mantan komisaris utama M. Tauhid Suleman selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) tidak mengusulkan anggaran ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Ternate saat pembahasan tahap satu akhir.
Padahal, Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman, mengatakan anggarkan kepada BUMD agar bisa membayar gaji karyawan dan operasional perusahan.
“Saat ini, kami sudah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi karyawan PT Alga, karena perusahaan tidak bisa membayar gaji karyawan, bahkan, sisa anggaran 2019 telah dibayar gaji karyawan selama tiga bulan mulai dari Januari-Maret 2020 sekaligus membayar PHK karyawan,” ujarSarman.
Dia menjelaskan, anggaran ini melekat di BUMD PT Holding Company untuk dikucurkan ke anak perusahaan, tetapi anggaran BUMD, hanya di Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Bahari Berkesan, tidak pada anak perusahaan lainnya, dengan alasan bahwa, anak perusahan lain tidak menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sedangkan, anggaran PT Alga pada 2019 baru dilakukan perbaikan manajemen diantaranya penyediaan stok dan jaminan stok rumput laut.
“Saya berkoordinasi dengan Banggar, ternyata tidak ada pengusulan anggaran dari TAPD untuk PT Alga. Saya kembali ke mantan Ketua TAPD, Ketua mengatakan tidak ada anggaran untuk PT Alga, sehingga saya merasa dilecehkan oleh Pemkot karena saya diangkat melalui seleksi, toh kenapa belum mencapai dua tahun anggaran dihentikan,” kata Sarman.
Dia menambahkan, anggaran yang diberikan pada 2019 sebesar Rp1,2 miliar untuk membayar karyawan sebanyak 19 orang, jika dihitung selama satu tahun berarti sekitar Rp 600 Juta, kemudian Rp200 juta dilakukan modal kerja investasi melalui kerja sama dengan petani budidaya rumput laut di tiga kabupaten yakni Halmahera Selatan, Halmahera Barat dan Halmahera Utara, selain itu, anggaran survei dan kegiatan lainnya.
“Sebenarnya apa yang sudah dilakukan pada 2019 akan melahirkan modal besar dalam PAD 2020, tetapi semuanya hilang ketika perusahaan sudah tidak lagi memiliki modal kerja,” tandas Sarman.
