LKPD Kabupaten Mappi akhirnya terima opini WDP dari BPK RI

admin

Jayapura (ANTARA) – Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Mappi akhirnya menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan  Republik Indonesia dari 12 kali Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau disclaimer) yang diterima sejak 2007 hingga tahun anggaran 2018.

Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Paula Henry Simatupang di Jayapura, Kamis, mengatakan khususnya kepada Pemerintah Kabupaten Mappi pihaknya juga menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Belanja Daerah tahun anggaran 2018 sampai dengan Triwulan III 2019. 

“Penyerahan laporan ini baru dapat dilakukan karena sesuai informasi yang kami terima, sampai dengan awal 2020 alat kelengkapan dewan belum dibentuk,” katanya.

Menurut Paula, beberapa temuan yang perlu mendapat perhatian Bupati Mappi antara lain kelebihan pembayaran belanja barang dan jasa pada empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan realisasi perjalanan dinas tanpa disertai bukti pertanggungjawaban.

“Sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Mappi, masih ditemukan permasalahan utama yang berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangan yaitu aset tetap tidak dapat ditelusuri keberadaannya,” ujarnya.

Dia menjelaskan selain itu salah satu permasalahan yakni nilai aset lain-lain di antaranya merupakan reklasifikasi dari saldo kas di bendahara pengeluaran tahun anggaran 2007 sampai dengan 2018 dan sisa panjar 2008, 2009 serta 2012 belum dipertanggungjawabkan.

“Dan belum ditetapkan pembebanannya, serta reklasifikasi atas persediaan belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat dan pihak ketiga tidak dirinci,” katanya lagi.

Dia menambahkan atas permasalahan tersebut BPK telah memberikan rekomendasi perbaikan untuk ditindaklanjuti oleh para bupati sebagaimana dimuat dalam laporan yang telah diserahkan.

“Agar LKPD tahun berikutnya dapat disajikan secara wajar dan sekaligus memperkokoh terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik, maka langkah yang menjadi prioritas yang harus ditempuh Pemerintah Daerah adalah membangun Sistem Pengendalian Intern yang baik di masing-masing OPD,” ujarnya lagi.

Tags

Related Post

Leave a Comment

Ads - Before Footer