KPU Malut : Pilkada di Tidore Kepulauan terancam batal

Ternate (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku Utara (Malut) mengkhawatirkan pelaksanaan tahapan Pilkada Kota Tidore Kepulauan (Tikep) 2020 terancam batal, karena alokasi anggaran diusulkan

admin

Ternate (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku Utara (Malut) mengkhawatirkan pelaksanaan tahapan Pilkada Kota Tidore Kepulauan (Tikep) 2020 terancam batal, karena alokasi anggaran diusulkan tidak diakomodir Pemkot setempat.

Ketua KPU Malut Pudja Sutamat di Ternate, Rabu, mengatakan, anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 17,5 miliar oleh Pemkot Tikep, tetapi dikurangi sebesar Rp1,8 miliar sehingga tidak sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

“Dana yang dialokasikan Rp17,5 miliar itu diharapkan dalam waktu dekat dapat ditandatangani, karena rekrutmen PPK dan PPS segera diproses sehingga jaminan-jaminan anggaran harus dipenuhi oleh pemerintah,” katanya.

Dia menegaskan, pemerintah pasti saja mempunyai anggaran, sehingga harus dipenuhi dalam kesepakatan awal, olehnya itu, KPU memberikan waktu dua minggu, agar Pemkot Tikep segera menyelesaikan masalah ini.

Menurut Pudja, kalau sesuatu terhambat maka bisa berhenti di tengah jalan, apalagi proses pencairannya 40 persen belum terpenuhi, makanya diharapkan kalau sekaligus ditransfer itu lebih baik. Hanya saja, kalau secara bertahap maka diharapkan sesuai dengan NPHD .

Olehnya itu, KPU menegaskan jika anggaran Pilkada tidak cukup,  maka kemungkinan proesnya bisa terhenti di tengah jalan. Karena itu, anggaran itu harus terealisasi tidak boleh tidak dan tambahan anggaran ad hoc juga harus dipenuhi tidak ada lagi tawar-menawar.

Sedangkan, Ketua Bawaslu Malut Muksin Amrin mengatakan telah menggelar pertemuan bersama KPU. Bawaslu maupun KPU segera menyurat ke Pemkot Tikep untuk meminta penjelasan resmi terkait kesanggupan pemenuhan DPHD yang telah disepakati sebelumnya.

Dia mengatakan, soal kemungkinan penundaan Pilkada Tikep bisa saja terjadi dikarenakan dalam ketentuannya memungkinkan. 

“Dalam pasal peralihan UU No 10 tahun 2016, memungkinkan dilakukan Pilkada susulan maupun lanjutan. Jadi tidak menutup kemungkinan dikemudian hari Pilkada Tikep bisa ditunda jika perjanjian komitmen soal anggaran diingkari Pemkot setempat,” ujarnya.

Muksin berharap, sebagaimana kesepakatan dengan Bawaslu, maka pernyataan Pemkot Tikep soal akan menyanggupi penganggaran Pilkada ini bisa direalisasikan secepatnya. Sebagaimana pernyataan Pemkot melalui Sekkot Tikep dari hasil pertemuan dengan Bawaslu Tikep yang menyanggupi anggaran Pilkada setempat  bisa direalisasikan sehingga tidak lagi menjadi polemik.

Dia mengharapkan harus dituangkan dalam pernyataan resmi, karena nilai NPHD dan APBD itu berbeda. Dalam NPHD anggaran KPU Rp17,5 miliar dan Bawaslu Rp7 miliar, sedangkan di APBD anggaran KPU Rp12 miliar dan Bawaslu Rp4 miliar. 

Tags

Related Post

Leave a Comment

Ads - Before Footer