KPU Makassar tunggu juknis pemeriksaan tes COVID-19 para peserta pilkada

admin

Makassar (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, Sulawesi Selatan, masih menunggu petunjuk dari KPU RI soal teknis persyaratan peserta Pilkada Wali Kota Makassar 2020 terkait syarat tes usap Coronavirus Disease (COVID-19) jelang pendaftaran kandiidat pada 4-6 September mendatang.

“Kami masih menunggu petunjuk KPU Pusat soal itu. Memang berdasarkan petunjuk teknis Ikatan Dokter Indonesia di swab (tes usap) dulu,” ujar Komisioner KPU Makassar, Gunawan Mashar saat dihubungi di Makassar, Kamis.

Kendati demikian, dalam Peraturan komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019, belum diatur soal tes usap.

“Di PKPU nomor 6 tahun 2020, swab belum diatur. Berarti kami masih menunggu revisi PKPU tersebut,” ujar mantan Ketua Alansi Jurnalis Independen Makassar ini.

Sementara Komisioner KPU lainnya, Endang Sari mengatakan, pihaknya siap menjalankan aturan tersebut bila mana seluruh bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar yang mendaftar di KPU, hingga tahapan tes kesehatan bagi kandidat sekiranya diperlukan.

Tidak hanya itu, KPU Makassar melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Rappocini juga telah melakukan sosialisasi terkait Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar tahun 2020. Sosialisasi ini dilaksanakan di Aula Kantor Camat Rappocini dengan memperhatikan standar protokol pencegahan penularan COVID-19.

Kegiatan sosialisasi itu menyasar warga Kota Makassar, khususnya di kecamatan Rappocini dengan tujuan untuk memberikan informasi terkait tahapan pemilihan serentak sekaligus sebagai sara pendidikan pemilih untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat pada pilkada wali kota yang dilaksanakan pada 9 Desember 2020.

“Kualitas Pilkada Makassar harus dimaksimalkan meskipun dalam suasana pandemi COVID-19, seluruh warga memiliki hak untuk memilih pemimpinnya dan setiap tahapan pemilihan memperhatikan standar protokol kesehatan. Kegiatan serupa akan kami rutin laksanakan di seluruh kecamatan yang ada,” tambahnya.

Tags

Related Post

Leave a Comment

Ads - Before Footer