Jayapura (ANTARA) – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jayapura mendorong peningkatan layanan kerja sama dengan pemerintah daerah sebagai strategi untuk pencapaian 2020.
Kepala KPP Pratama Jayapura Nugroho Apriyanto, di Jayapura, Kamis, mengatakan pasalnya hasil penerimaan pajak pusat juga pasti turut dinikmati daerah dalam bentuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
“Sebagaimana diketahui KPP Pratama Jayapura diberi amanat untuk mengumpulkan penerimaan pajak dari 14 kabupaten dan satu kota di wilayah Provinsi Papua, dengan demikian perlu dukungan bersama guna mengamankan penerimaan negara,” katanya.
Menurut Nugroho, pihaknya juga meningkatkan sinergi dalam bentuk Daftar Sasaran Analisis Bersama baik dengan bea cukai, dinas atau badan pendapatan daerah maupun pemangku kepentingan lainnya.
“Melanjutkan sosialisasi kepada para bendaharawan untuk mengamankan pemotongan dan pemungutan pajak yang bersumber dari APBN/APBD menjadi salah satu strategi pencapaian 2020,” ujarnya.
Dia menjelaskan tidak hanya itu, pihaknya juga akan melakukan penegakan hukum untuk wajib pajak yang tidak patuh baik melalui pemblokiran rekening, pencegahan dan penyitaan.
“Kami juga melakukan pengujian kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya terutama di sektor-sektor yang terindikasi masih banyak melakukan penghindaran pajak melalui tools yang disebut Compliance Risk Management (CRM) atau pengawasan kepatuhan berbasis resiko,” katanya.
Dia menambahkan KPP Pratama Jayapura juga akan meningkatkan base pemajakan melalui upaya ekstensifikasi yang diharapkan bisa meningkatkan jumlah wajib pajak baru non karyawan yang berpotensi menambah penerimaan negara atau subjek pajak yang semestinya sudah menjadi wajib pajak.
