Teluk Wondama (ANTARA) – Inspektorat Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, akan memperketat pengawasan dalam pengelolaan dana desa di daerah tersebut.
Kepala Inspektorat Teluk Wondama, Palino Phiter Lambe di Wasior, Jumat, mengutarakan dari hasil evaluasi aparat penegak hukum (APH) terhadap pengelolaan dana desa di Papua Barat termasuk Teluk Wondama, disimpulkan bahwa ada pembiaran yang dilakukan Pemda terhadap penyelewengan dana desa.
“Hasil pemeriksaan 2016 ada masalah, 2017 masalah, 2018 masalah, 2019 masih bermasalah juga. Jadi sudah berulang kali ada pelanggaran tapi kita terus beri kewenangan untuk kepala kampung dalam pengelolaan dana desa. Ini kesimpulan APH,“ kata Lambe.
Dia memastikan mulai 2020 pihaknya tidak akan memberi toleransi bagi siapapun yang berniat menyelewengkan dana desa. Selain APH, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga rutin melakukan pengawasan.
Mulai tahun ini, Inspektorat akan turun lapangan memeriksa penggunaan dana desa di setiap kampung.
“Tidak akan ada kesempatan bagi kepala kampung. Kepala kampung yang bermasalah dia tidak akan diberi kesempatan lagi. Saya harap kepala kampung terpilih (hasil Pilkam pada Desember dan Januari), ini jadi perhatian,“ pesan Lambe
Mantan Kepala Bappeda ini meyakini akan ada kepala kampung di Wondama yang terjerat hukum jika masih ada yang mencoba bermain-main dengan dana desa.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Teluk Wondama, Hendrik Tetelepta dalam kesempatan terpisah menekankan, kepala kampung tidak menggunakan dana desa semaunya sendiri.
“Di Wondama Satgas Dana Desa yang sudah terbentuk sementara ini sudah melakukan monitoring ke kampung. Karena itu jangan sampai ada pekerjaan fiktif di kampung,“ ujar Tetelepta.
