Gugat ke MK, Golkar Minta PSU 35 TPS di Sulbar

JAKARTA – Partai Golkar telah mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), pada 23 Maret 2024. Baca juga: Pernyataan Golkar dan

Harly

JAKARTA – Partai Golkar telah mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), pada 23 Maret 2024.

Baca juga:

Pernyataan Golkar dan PPP Sulbar soal Gugatan PHPU di MK

Ada lima petitum atau gugatan yang diajukan tim advokasi hukum Partai Golkar.

Pertama, membatalkan Keputusan KPU RI Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, untuk pengisian keanggotaan DPR RI, sepanjang daerah pemilihan Sulawesi Barat.

Kedua, memerintahkan kepada termohon dalam hal ini KPU RI untuk melaksanakan pemungutan suara ulang atau PSU sepanjang Dapil Sulawesi Barat untuk pengisian keanggotaan DPR RI di 35 TPS.

Tiga, memerintahkan kepada KPU untuk menetapkan perolehan suara hasil PSU (sebagaimana poin dua), tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.

Empat, memerintahkan kepada Bawaslu untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan PSU.

Kelima, memerintahkan Polri atau jajarannya untuk melakukan pengamanan proses PSU sesuai kewenangannya.

Adapun 35 TPS yang dimohon untuk PSU tersebar di lima kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat.

Kabupaten Mamuju: TPS 1, TPS 29, TPS 50 Kelurahan Binanga dan TPS 16 Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju.

Kabupaten Pasangkayu: TPS 1 Desa Kulu, Kecamatan Lariang, dan TPS 1 Kelurahan Pasangkayu.

Kabupaten Mamuju Tengah: TPS 2, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 16 Desa Batu Parigi, Kecamatan Tobadak,
TPS 11 Desa Salugatta dan TPS 6 Desa Kire, Kecamatan Budong-Budong, TPS 3 Desa Lemo-Lemo, Kecamatan Pangale.

Kabupaten Polman: TPS 15 dan TPS 16 Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, TPS 2 Desa Mirring, Kecamatan Binuang, TPS 4 Desa Baletangnga, Kecamatan Binuang.

Kabupaten Mamasa: TPS 2, TPS 4 Desa Sumarorong, Kecamatan Sumarorong, TPS 3 Desa Salukona, TPS 4 Desa Bakadisura, TPS 4 dan TPS 5 Desa Tadokalua, Kecamatan Tabang, TPS 1 Desa Malatiro, TPS 1 Desa Talopak, Kecamatan Tabulahan, dan TPS 1,2,3,4 Desa Ranteberang, Kecamatan Buntumalangka.

Tim kuasa hukum Partai Golkar menyampaikan dugaan pelanggaran pemilu bermacam-macam pada 35 TPS dimaksud, antara lain ada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK menggunakan hak pilih menggunakan KTP elektronik yang tidak sesuai dengan alamat tertera di KTP tersebut.

Adanya pemilih yang menggunakan formulir C pemberitahuan orang lain dan orang yang telah meninggal dunia.

KPPS melakukan pencoblosan surat suara yang tidak digunakan oleh pemilih untuk menyalurkan suaranya di TPS.

Adanya perubahan data yang dilakukan oleh KPPS sebab ada perbedaan data C1 Plano dengan C Salinan pada pemilihan DPR yang mengakibatkan perolehan suara Partai Golkar berkurang.

Partai Golkar untuk Dapil Sulawesi Barat sesuai rekapitulasi KPU memperoleh suara 99.793 dan berada di posisi kelima dari 4 kursi yang diperebutkan.

Related Post

Leave a Comment

Ads - Before Footer