Mamuju (ANTARA) – Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar mengikuti acara peluncuran Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) pada 2021-2022 secara daring di Jakarta.
“Pemerintah Sulbar mengikuti Stranas PK yang dicanangkan di Jakarta secara daring dan program tersebut akan menjadi acuan juga bagi pemerintah daerah melakukan pemberantasan korupsi,” kata Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar di Mamuju, Kamis.
Ia mengatakan Stranas PK juga akan acuan kementerian dan lembaga pemerintahan di negara ini untuk melakukan pemberantasan korupsi.
Menurut dia, budaya korupsi dapat menghambat pembangunan nasional dan mengganggu kegiatan untuk memajukan pendidikan dan kesehatan.
“Apabila terjadi korupsi, maka tujuan nasional akan terganggu karena perlambatan program-program yang harus kita laksanakan sehingga budaya korupsi harus diberantas,” katanya.
Menurut dia, untuk pencegahan korupsi di Sulbar maka seluruh pejabat pemerintah mesti konsisten pada menjalankan aturan dan dapat menjadi teladan dalam melaksanakan aturan dengan tidak melakukan budaya korupsi.
Ia menyampaikan Stranas PK bentuk komitmen kuat pemerintah bersama KPK dalam pemberantasan korupsi secara sistemik, kolaboratif, dan berdampak nyata.
Gubernur mengatakan Ketua KPK Firli Bahuri menyebutkan salah satu permasalahan korupsi di Indonesia adalah perizinan yang seringkali dijadikan ajang korupsi dengan meminta imbalan.
“Korupsi banyak terjadi karena perizinan yang meminta imbalan, menurut KPK, ini harus dicegah,” ujarnya.
