GMNI Cabang Ambon : RUU Cipta Kerja dan PKS tidak pro rakyat

admin

Ambon (ANTARA) –
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)  Cabang Ambon menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibuslaw) dan Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) karena dinilai merugikan dan tidak pro rakyat.

“Kami mengambil sikap menolak dengan tegas RUU Cipta Kerja atau Omnibuslaw untuk disahkan menjadi Undang-Undang,” kata Ketua DPC GMNI Cabang Ambon, Adi Tebwaiyanan di Ambon, Rabu.

Penolakan tersebut disampaikan GMNI saat melakukan demonstrasi dan berorasi di depan Kantor DPRD Maluku.

Menurut dia, RUU Cipta Kerja akan membawa kesengsaraan terhadap buruh dan pekerja di tanah air, kemudian juga akan mengeksploilasi serta menghilangkan hak-hak buruh atau pekerja. 

RUU Cipta Kerja adalah jalan mulus kaum kapital dalam meraup keuntungan yang tinggi di atas kesengasaraan proletar.  RUU ini bahkan merupakan produk hukum yang tidak pro rakyat dan juga melanggar konstitusi.

“Maka berdasarkan UUD pasal 28F, ayat 3 tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, maka  DPC GMNI Cabang Ambon mewakili keresahan rakyat indonesia terhadap RUU Cipta Kerja ini,” tegas Adi.

GMNI juga mendesak DPRD Provinsi Maluku, untuk menolak dengan tegas pengesahaan RUU Cipta Kerja dan mendesak DPR-Rl untuk tidak mengesahkannya menjadi UU.

Mereka juga mempertanyakan alasan RUU PKS harus disahkan. Menurut GMNI, negara harus hadir dan memberikan jaminan, serta melindungi segenap warga negara, dan memberikan rasa aman.

“Salah satu bentuk dari jaminan negara tersebut adalah dalam bentuk UU, dan dalam konteks memberikan jaminan keamanan atas kekerasan seksual, sangat diperlukan juga sebuah UU yang berkualitas serta memiliki keberpihakan yang jelas terhadap korban,” ujar Adi.

Kekerasan seksual merupakan kejahatan luar biasa yang selalu terjadi, bahkan terus mengalami peningkatan.

Karena sesuai data dari Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak, jumlah korban kekerasan seksual pada 2019  terdapat 431.471 kasus dan perlu diketahui kalau kekerasan seksual memiliki dampak serta efek domino bagi korban, baik itu dampak fisik maupun phsikis juga sosial.

“Kekerasan seksual merupakan persoalan kemanusiaan, dan merupakan pelanggaran terhadap HAM. Kekerasan seksual adalah tindakan pemaksaan yang menciderai dan merengut harkat, martabat, kehormatan, serta kemerdekaan seseorang,” kata dia.

Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury yang menerima kehadiran para pendemo menyatakan akan meneruskan aspirasi dan tuntutan mereka ke DPRD RI.

“Pernyataan sikap ini akan kami teruskan dan sampaikan ke DPR RI, dan sebenarnya sejak Desember 2019 kami sudah menyurati DPR RI juga, karena kelompok perempuan di daerah ini telah memintanya,” ujar Lucky.

Seluruh pernyataan sikap baik yang berhubungan dengan RUU Omnibuslaw maupun PKS akan dilampirkan bersama surat DPRD Provinsi Maluku untuk disampaikan kepada DPR RI di Jakarta.

Bagaimana pun juga, kata Wattimury, aspirasi masyarakat sekecil apapun, harus ditindaklanjuti sesuai dengan fungsi dan tugas DPRD.

“Hari ini kami akan surati DPR RI, dan paling terlambat besok akan kami kirimkan ke DPR RI. Berikutnya, jika saudara-saudara pernah memasukan surat untuk beraudience dengan kami tapi belum dilayani, maka saya mewakili DPRD menyampaikan permohonan maaf,” tandas dia.
 

Tags

Related Post

Leave a Comment

Ads - Before Footer