BERANDARAKYAT.com – Puluhan pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Pemuda Mamuju Tengah menggelar aksi unjuk rasa didepan kantor DPRD Mamuju Tengah pada Senin (28/10) siang. Dibawah komando koordinator lapangan, Sahdan Husain, para pemuda menyatakan keprihatinannya terkait masalah di 54 Desa di Mamuju Tengah yang masih banyak dianggap tidak mampu mengelola anggaran dengan baik. Para pemuda gabungan dari beberapa desa tersebut menganggap bahwa ada oknum pemerintah yang saat ini ikut ‘bermain’ dalam pengelolaan dana desa.
Adapun 10 poin tuntutan yang disoroti oleh para pemuda dan mahasiswa Mamuju Tengah tersebut antara lain:
1. Persentase penggunaan Dana Desa di bidang pemberdayaan tidak mencapai target.
2. Efektifitas pelaksanaan PKT (Padat Karya Tunai) tidak maksimal
3. Sosialisasikan Setiap Peraturan Daerah yang dibuat
4. Pecat dan penjarakan Kepala Desa yg melakukan KKN
5. Menuntut kepada anggota DRPD untuk meningkatkan fungsinya sebagai lembaga pengawasan yang 5 tahun terakhir hampir tidak ada gunanya
6. Memperjelas dan mempertegas Pejabat Kepala Desa (caretaker) yang masa baktinya lebih dari 5 Tahun
7. Meminta kepada dewan terhormat untuk memperjelas pengawasan kasus agraria di Mamuju Tengah
8. Meminta Kepada OPD atau lembaga terkait untuk tidak menganulir kesalahan Desa
9. Meminta kepada dewan terhormat dan OPD terkait untuk meningkatkan pengawasan terhadap pengolahan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di 54 Desa
10. Mendesak Pemkab untuk segera membangun Gedung Pemuda Mamuju Tengah
Sahdan Husain dalam orasinya menyatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk protes dari rakyat yang selama ini merasa pemerintah tidak bekerja dengan benar.
“Hari ini kami turun disini menyoroti permasalahan yang ada di 54 desa Mamuju Tengah yang mana sejauh ini pemerintah desa tidak mampu mengembangkan desanya dengan baik,” ujar pemuda asal Desa Kambunong, kecamatan Karossa tersebut.
Selain permasalahan desa, isu yang juga menjadi sorotan yakni terkait agraria yang mana permasalahan tumpang tindih lahan, sengketa masih sering terjadi di Mamuju Tengah.
Setelah sekitar setengah jam berorasi di depan kantor DPRD, Wakil ketua I DPRD Mateng, Herman bersama beberapa anggota DPRD lainnya akhirnya menemui massa aksi. Massa aksi diajak untuk masuk kedalam kantor DPRD untuk dilaksanakan negosiasi. Melihat poin tuntutan dari para pemuda, Herman menyatakan bahwa dirinya mengucapkan apresiasi karena para pemuda telah ikut menjadi kontrol bagi jalannya sistem pemerintahan.
“Ada beberapa poin tuntutan yang sangat bagus, salah satunya pembangunan gedung pemuda. Saya berterima kasih karena atas kejadian ini para pemuda telah ‘membangunkan’ kami serta menggugah kami untuk lebih bekerja keras,” ujar politisi Perindo tersebut.
Senada dengan Herman, Ketua Komisi II DPRD Mamuju Tengah, Fatahuddin Al Gafiqhi juga menerima dengan baik segala aspirasi yang disampaikan oleh para pemuda. Pihaknya berjanji akan menyelesaikan segala permasalahan yang menjadi poin tuntutan dalam aksi kali ini.
“Dalam waktu 2 minggu kedepan, kami akan menggelar rapat dan mengundang 5 perwakilan adik-adik pemuda serta SKPD terkait untuk menyelesaikan permasalahan ini. Saya lihat ada sekitar 8 SKPD yang bisa dimintai keterangan terkait hal ini,” ujar Fatahuddin.
Dalam dialog diruang rapat komisi I DPRD tersebut, diperoleh kesepakatan bahwa pihak DPRD Mamuju Tengah akan menindaklanjuti 10 tuntutan poin dari massa aksi. Para anggota DPRD yang menemui massa aksi turut membubuhkan tanda tangannya sebagai bukti bahwa masalah tersebut akan ditindaklanjuti. Rencananya, dalam kurun waktu 2 minggu kedepan akan diadakan pertemuan antara DPRD, perwakilan pemuda serta SKPD terkait untuk menuntaskan apa yang menjadi poin tuntutan dalam aksi pemuda.
(Tukiman)
