Ambon (ANTARA) – Wilayah Papua dan Maluku merupakan masa depan hulu migas. Karena itu, dukungan Pemda dan masyarakat dua provinsi itu sangat dibutuhkan agar proyek hulu migas tetap beroperasi dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat lokal secara khusus dan secara umum bagi kepentingan nasional.
Hal tersebut dikatakan Kepala SKK Migas wilayah Papua dan Maluku A. Rinto Pudyantoro dalam siaran pers yang diterima Antara di Ambon, Senin.
Dikatakan, dalam situasi pandemi COVID-19, Tangguh LNG di Papua Barat bersama para kontraktor mengambil langkah-langkah penting untuk menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lapangan. Hal ini termasuk mewajibkan pekerja yang akan masuk ke kilang Tangguh LNG untuk melalui serangkaian pemeriksaan kesehatan lengkap dengan karantina terkontrol selama 14 hari.
Kota Ambon menjadi salah satu lokasi karantina karena merupakan lokasi transit penerbangan pekerja Tangguh LNG sebelum memasuki Papua Barat.
“Tentunya hal tersebut atas persetujuan dan koordinasi dengan para pihak termasuk dengan SKK Migas dan pemerintah daerah Maluku,” kata Rinto.
Pekerja yang akan dikarantina di Ambon dipastikan sudah melalui tes rapid dan mendapatkan serangkaian tes kesehatan selama masa karantina. Mereka akan diantar dan dijemput menggunakan kendaraan tersendiri, tinggal di penginapan terpusat yang diperuntukkan sebagai tempat karantina terkontrol dan tidak diperbolehkan untuk melakukan kontak dengan pihak luar selama masa karantina.
“Kami mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada Pemda Maluku, khususnya Bapak Gubernur, Bapak Sekda dan seluruh jajaran, termasuk Gugus Tugas Covid 19 Ambon atas dukungannya bagi keberlangsungan kegiatan hulu migas,” katanya.
Ia menambahkan kegiatan hulu migas memang tidak boleh berhenti dalam kondisi apapun karena berkaitan dengan penyediaan minyak dan gas bumi nasional, dan untuk menjamin pemasukan keuangan negara.
Tangguh LNG adalah objek vital nasional dan proyek Tangguh Train 3 merupakan proyek strategis nasional yang penting bagi pemenuhan energi nasional yang secara operasional diawasi dan dikendalikan SKK Migas.
