DPRD: Pertamina atasi kesulitan dapatkan BBM subsidi di Papua Barat

Manokwari (ANTARA) – Kalangan DPRD Provinsi Papua Barat memberikan tenggat waktu selama sebulan bagi PT Pertamina Patra Niaga untuk mengatasi kesulitan warga mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sehingga memicu antrean panjang kendaraan di semua SPBU.

Ketua DPRD Papua Barat Orgenes Wonggor di Manokwari, Kamis, mengatakan jajarannya telah menggelar pertemuan dengan pimpinan PT Pertamina Patra Niaga Manokwari guna membahas soal masalah antrean kendaraan yang hendak mengisi BBM di semua SPBU di Manokwari.

Kondisi seperti itu, kata Orgenes, sudah berlangsung sekian lama, namun belum ada solusi konkret untuk mengatasinya.

Dalam pertemuan dengan jajaran Pertamina Manokwari, disepakati tiga keputusan untuk mengurai masalah antrean panjang kendaraan di SPBU.

DPRD Papua Barat memberikan kesempatan kepada Pertamina dan pengelola SPBU untuk menyelesaikan persoalan ini secara bertahap.

“Kami akan mengawasi apakah dalam waktu satu bulan ke depan antrean BBM subsidi ini berkurang atau semakin parah. Ini akan dievaluasi lagi,” kata Orgenes.

Komisi IV DPRD Papua Barat akan mengundang jajaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Papua Barat dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) untuk meminta penjelasan terkait kuota BBM bersubsidi untuk wilayah Papua Barat, khususnya Kabupaten Manokwari. Rapat dengar pendapat dengan dua instansi itu dijadwalkan berlangsung pada Selasa (23/8).

“Pertamina menjelaskan kuota BBM subsidi di Papua Barat sudah berkurang. Kuota BBM subsidi ditentukan oleh BPH Migas, dimana BPH Migas mendapatkan data kebutuhan minyak subsidi itu dari Pemda melalui Dinas ESDM,” jelasnya.

Selain itu, DPRD Papua Barat secara kelembagaan akan menyurati Kapolda Papua Barat untuk menugaskan personelnya melakukan pengawasan antrean kendaraan BBM subsidi di sejumlah SPBU di Manokwari.

Dengan adanya pengawasan pihak Kepolisian di SPBU maka pihak-pihak yang selama ini menyalahgunakan BBM subsidi bisa langsung ditangkap dan diproses hukum.

Orgenes menyatakan yakin jika sejumlah hal itu bisa dilaksanakan sungguh-sungguh oleh para pemangku kepentingan maka dapat membantu memutus antrean panjang kendaraan di SPBU.
 

Antrean panjang kendaraan untuk mengisi BBM subsidi di salah satu SPBU di Manokwari (ANTARA/Tri Adi Santoso)

Sales Branch Manajer Pertamina Rayon 2 Papua Barat Bisma Abdillah memastikan di semua lembaga penyalur BBM bersubsidi tidak ada permainan.

Pertamina, katanya, selalu memperbaharui sistem penyaluran BBM subsidi seperti program subsidi tepat guna meminimalisasi potensi disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan pribadi.

Pertemuan DPRD Papua Barat dengan pihak Pertamina Patra Niaga Manokwari juga dihadiri oleh pengelola SPBU Sanggeng, SPBU Jalan Baru dan SPBU Sowi. 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )