Ambon (ANTARA) –
Komisi IV DPRD Maluku memanggil Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat untuk mempertanyakan kesiapan dalam rangka mengantisipasi masuknya virus corona ke wilayah ini.
“Kita akan memanggil Dinkes provinsi Maluku untuk mengetahui sejauhmana langkah antisipatif yang telah dilakukan oleh Pemprov,” kata Ketua Komisi IV DPRD setempat, Samson Atapary di Ambon, Kamis.
Presiden RI, Joko Widodo sendiri sudah menyatakan, jika ada dua orang warga negara Indonesia (WNI) yang positif mengidap virus corona karena hal ini tentunya menambah kecemasan bagi masyarakat.
Karena itu Presiden telah memerintahkan seluruh kepala daerah untuk segera melakukan langkah preventif guna mengurangi kecemasan masyarakat.
Dia berharap, COVID-19 tidak sampai masuk ke Maluku, tetapi dalam konteks kebijakan harus ada antisipasi lebih awal dari Dinkes Provinsi Maluku karena kasus virus ini sudah mengglobal.
“Masyarakat saat ini bertanya-tanya, sejauhmana langkah-langkah antisipasi yang sudah diambil oleh Pemprov Maluku lewat Dinkes serta instansi terkait lainnya yang berhubungan dengan mitigasi di pintu-pintu masuk, baik bandara maupun pelabuhan,” tegas Samson.
Sehingga perlu ada penjelasan resmi, biar masyarakat pun bisa mengetahuinya.
“Mungkin dari penjelasan ini, kita bisa mengetahui langkah konkrit yang harus dilakukan, yakni mencegah agar virus ini tidak sampai masuk ke Maluku dan minimal kalau pun masuk kita bisa mendeteksinya lebih awal,” tegas Samson.
Dari data yang dikantongi komisi IV, virus corona tidak seekstrem SARS dan MERS, namun karena tidak ada satupun panduan yang jelas dari pemerintah ke publik sehingga membuat kepanikan yang luar biasa bagi masyarakat.
Dikatakan, pemerintah harus menyampaikan secara jelas cara penyebaran COVID-19 seperti apa.
“Kalau pun terjadi penyebaran, itu kan masih bisa ditangani, misalnya di Cina jumlahnya cukup besar tetapi penanganannya jauh lebih besar daripada yang tidak ditangani, dan banyak juga yang berhasil disembuhkan,” tandasnya.
Langkah seperti inilah yang belum tersosialisasi secara baik karena dinas yang mempunyai tanggungjawab ini juga belum membuat langkah antisipasi.
